BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPMHKP) Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik dengan menghadirkan pimpinan perusahaan sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha, eksportir dan lainnya, di Hotel Haper Perintis Makassar, Kamis, 29 Oktober 2026.
Forum ini digelar sebagai ruang komunikasi antara pemberi dan penerima layanan sekaligus ruang untuk menerima masukan, saran dan kritik konstruktif sebagai bahan evaluasi BPMHKP untuk menghadirkan pelayanan yprofesional, transparan, dan akuntabel.
“Event ini juga kami manfaatkan untuk sosialisasi aturan terbaru Kementerian KKP 15/2026 tentang standar kegiatan usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan,” ujar Kepala BPMHKP Makassar, Arafat Taslim.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih baik kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai ketentuan yang berlaku serta mendukung keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan mutu hasil produk perikanan.
Hal ini sangat penting mengingat mutu keamanan dan daya saing produk perikanan terus berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional.
Arafat menyebutkan, data 2025 mencatat, volume ekspor komoditas perikanan Sulawesi Selatan sekitar 202.712,5 ton dengan nilai ekspor Rp7,1 triliun, yang diekspor ke 53 negara di lima benua di seluruh dunia.
“Volume ekspor produk perikanan 2025 ini meningkat 0,5 persen dibanding volume ekspor 2024,” sebutnya.
Capaian ini tentu tidak lepas dari peran pelaku usaha, dan tentu saja dengan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dari instansi yang terkait dengan kegiatan ekspor Sulsel.
Sebagai salah satu wilayah strategis dalam kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar yang memerlukan dukungan melalui sistem penjaminan mutu dan pelayanan sertifikasi yang semakin baik.
Untuk itu pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan yang memperkuat koordinasi lintas sektor serta membangun hubungan kerja yang mengakomodir aspirasi seluruh pengguna layanan.
Arafat menaruh harapan besar, forum ini menghasilkan rumusan, saran, dan rekomendasi yang konkret serta dapat ditindaklanjuti sebagai dasar penyempurnaan standar pelayanan Balai Mutu KKP Makassar.
FKP 2026 dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, M. Ilyas. Ia menyebutkan, forum ini merupakan ruang strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan publik dan para pengguna layanan, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Ilyas, Sulsel merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar sekitar 17 persen secara nasional di sektor kelautan dan perikanan, yang tentunya harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
“Kalau hari ini yang hadir pengusaha di sektor hilir, mesti dipikirkan bagaimana di sektor hulunya juga terjaga, agar berkelanjutan,” ujarnya.
Sulsel memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, didukung wilayah pesisir dan kepulauan, aktivitas perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta jaringan pengolahan dan perdagangan hasil perikanan.
Pada 2025, produksi perikanan Sulsel tercatat 5,23 juta ton yang terdiri dari 522,88 ribu ton perikanan tangkap dan 4,70 juta ton perikanan budidaya.
Angka ini menunjukkan besarnya basis produksi yang harus dikelola bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat industri pengolahan dan memperluas akses pasar.
Dari sisi perdagangan, perkembangan ini juga memberikan gambaran yang positif. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat periode Januari-Agustus 2026, unit pengolahan ikan lokal di Sulsel berhasil menembus pasar ekspor 144 unit ke 46 negara tujuan.
Data tersebut menegaskan, sektor perikanan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga berkaitan langsung dengan investasi, penyerapan. Tenaga kerja, pengembangan. Industri, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun kita harus menyadari bahwa peningkatan produksi dan volume perdagangan saja belum cukup. Produk perikanan harus memiliki mutu yang konsisten, memenuhi persyaratan keamanan pangan, dapat ditelusuri asal usulnya, serta mampu memenuhi standar pasar domestikaupi internasional.
“Di sinilah pengendalian dan pengawasan mutu memegang peranan yang sangat penting,” katanya.
Mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan prasyarat daya saing. Dalam perkembangan perdagangan saat ini, persaingan produk perikanan tidak lagi hanya ditentukan harga dan ketersediaan bahan baku. Pasar semakin menuntut jaminan keamanan pangan, penerapan sanitasi dan higiene, ketelusuran produk, serta kepatuhan terhadap standar negara tujuan.
“Kita harus memastikan, ikan yang ditangkap nelayan, hasil budidaya pembudidaya, hingga produk yang dihasilkan unit pengolahan memiliki jainan mutu yang memadai sepanjang rantai pasok,” katanya.
Oleh karenanya, pendekatan pengawasan perlu berjalan seiring dengan pembinaan. Pelaku usaha harus memahami standar yang harus dipenuhi, mengetahui prosedur sertifikasi yang berlaku, serta memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan tahapan pelayanan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Tak hanya itu, pelayanan publik harus semakin transparan, mudah di akses, dan terukur. FKP hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai agenda formal untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan pelayanan. Namun, harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah sesuai kebutuhan pengguna.
FKP 2026 menghadiri narasumber diantaranya, Kepala Pusat Mutu Pasca Panen BPPMHKP, Catur Sarwanto, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Andi Annas Chaerul.
FKP 2026 juga dirangkai penandatangan berita acara hasil FKP yang melibatkan semua pihak terkait, BPMHKP Makassar, akademisi, pimpinan Perusahaan, pelaku usaha, juga eksportir.
Bali Putra
