BISNISSULAWESI.COM, SOPPENG – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) mencatat tingginya gap antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sulsel. Tingkat literasi keuangan tercatat baru sebesar 61,03 persen dan inklusi mencapai 94,27 persen.
Artinya, masih ada sekitar 33,24 persen masyarakat Sulsel yang sudah memanfaatkan layanan dan produk keuangan, namun tidak diperkuat dengan kemampuan mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab.
Melihat realitas tersebut, OJK Sulselbar terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan edukasi keuangan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Oktober 2026.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menyebutkan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, mendorong pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko dan aktivitas keuangan ilegal.
Pada kegiatan yang dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, D Hj. Andi Yuliani Paris, Muchlasin menjelaskan, literasi keuangan merupakan fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif,” kata Muchlasin.
Ia menambahkan, masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
“Di Sulsel sendiri, tingkat literasi keuangan masyarakat tercatat 61,03 persen dan inklusi keuangan mencapai 94,27 persen,” katanya.
Literasi keuangan, menurut Muchlasin, menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman keuangan perlu dimiliki setiap individu, baik masyarakat di perkotaan maupun perdesaan, pelaku UMKM, keluarga, generasi muda, maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga mereka memiliki bekal yang memadai dalam mengelola keuangan dan menentukan pilihan terhadap produk serta layanan keuangan.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan” ujar Andi Yuliani Paris.
Penguatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu melindungi diri dan keluarganya dari potensi kerugian finansial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan pengembangan usaha.
Dalam kegiatan tersebut, edukasi keuangan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Masyarakat didorong untuk selalu bersikap kritis sebelum menggunakan produk keuangan, memahami informasi dan ketentuan yang berlaku, memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk atau layanan, serta tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
OJK Sulsel Sulbar akan terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses edukasi keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman dan produktif.
Melalui upaya bersama tersebut, masyarakat diharapkan semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan, memiliki ketahanan finansial yang lebih baik, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Bali Putra
