BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sekitar 1.500 Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak penataan dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah memfasilitasi dengan melakukann pendampingan, guna menjaga keseimbangan antara penertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal.
Arlin menyebutkan, program tersebut dijalankan dengan menggandeng Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.
“Ini upaya jemput bola yang kami lakukan. Tahap pra-inkubasi berlangsung 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh kecamatan di Kota Makassar,” tuturnya.
Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi.
Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR.
“Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan,” jelasnya.
Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif.
“Untuk akses KUR ini, tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan pihak perbankan. Namun, kami optimis terealisasi,” katanya.
Editor: Bali Putra
