BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersepakat untuk menggencarkan sosialisasi untuk meminimalisir gap atau kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan.
Pasalnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel) tingkat inklusi keuangan (pemanfaatan layanan dan produk keuangan) cukup tingga, namun tingkat literasi atau pemahaman terhadap jenis layanan dan produk, kegunaan, cara kerja dan lainnya, terbilang masih rendah. Hal tersebut berimplikasi pada tingginya korban penipuan.
Hal tersebut terungkap saat Ketua PWI Sulsel terpilih 2026-2031, Suwardi Thahir bersama sejumlah wakil, bertemu Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan LJK OJK Sulselbar, Arif Machfoed beserta jajaran di Kantor OJK Sulselbar, Selasa, 06 Oktober 2026.
Kesepakatan bersama untuk mengintensifkan sosialisasi, dipandang krusial guna memperkecil gap tingginya akses masyarakat terhadap produk finansial dan tingkat pemahaman rasional dalam penggunaannya.
“Edukasi finansial pada dasarnya merupakan kewajiban kolektif seluruh pemangku kepentingan. OJK tidak dapat berjalan sendirian untuk menjangkau setiap pelosok elemen masyarakat tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pers,” ujar Arif.
Ia menilai, jurnalis dan media massa menempati posisi sangat strategis dalam menyalurkan informasi sektor jasa keuangan kepada khalayak luas, melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami.
“Digitalisasi memang mempermudah akses terhadap layanan perbankan maupun non-perbankan, tetapi wajib diimbangi pemahaman masyarakat yang baik,” tambahnya.
Gap antara penggunaan dengan pemahaman, memicu kekhawatiran serius. Pasalnya, maraknya penggunaan instrumen keuangan yang tidak dibarengi pemahaman memadai berpotensi besar menjerumuskan masyarakat menjadi korban salah guna. Hal ini mencakup kerentanan terhadap modus penipuan, perangkap investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga aneka skema kejahatan keuangan digital yang mengincar celah kepolosan konsumen.
Atas dasar itu, arah edukasi tidak boleh berhenti pada tahapan memperkenalkan keberadaan sebuah produk keuangan saja. Lebih dari itu, publik dituntut untuk benar-benar menguasai karakteristik, rincian biaya, kalkulasi risiko, manfaat, hingga hak serta kewajibannya sebagai pengguna jasa.
Kaitan dengan inilah, kemitraan OJK dan PWI ditargetkan mampu memperluas daya jangkau penetrasi edukasi hingga menyasar kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh sosialisasi secara tatap muka. Publikasi media massa dipandang sebagai kanal paling efektif lantaran sanggup menyampaikan pesan secara berkelanjutan serta mencakup audiens yang sangat luas.
Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir mengatakan, pers memiliki peran vital sebagai penerjemah antara dinamika ekonomi-keuangan dengan realitas masyarakat bawah. Oleh karenanya, PWI Sulsel siap berpasangan dengan OJK Sulselbar melalui berbagai terobosan, salah satunya lewat program peningkatkan kapasitas wartawan.
“PWI Sulsel siap bergandengandengan OJK Sulselbar dalam memperkuat literasi keuangan publik. Agenda ini mencakup penyelenggaraan pelatihan khusus bagi jurnalis agar makin piawai membaca data ekonomi serta menyajikannya menjadi berita yang menarik,” tutur Suwardi.
Dikatakan, menerjemahkan istilah ekonomi agar mudah dipahami masyarakat awam, tidaklah sederhana. Menurutnya, membaca indikator ekonomi membutuhkan kejelian tersendiri.
Editor: Bali Putra
