FGD Hari UMKM Internasional 2018 di Sulsel, hasilkan rekomendasi bagi Gubernur terpilih

239
Peserta FGD Hari UMKM internasional berfoto bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel Abd Malik Faisal dan ICSB Indonesia city cordinator A.M.Nur Bau Massepe dalam kegiatan pada 28 Juni 2018 di KUMKM Centre

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR —  Perayaan peringatan hari UMKM internasional yang ada di Sulawesi Selatan, diadakan dalam format FGD (Focus Group Discussion) yang mengundang penggerak UMKM di Sulsel. Acara ini difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Presiden International Council for Small Business (ICSB) Indonesia dlaksanakan di KUMKM Center Jalan AP Pettarani Makassar.

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sul-sel Abd Malik Faisal mengatakan, hasil FGD sebagai rekomendasi bagi Gubernur baru kedepan, terkait kebijakan pengembangan UMKM di daerah.

Abd Malik Faisal menambahkan, saat ini telah berlaku MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pelaku UMKM jangan berpikir produknya hanya dapat dijual di Makassar saja, tetapi mencoba memasarkan produk dinegara-negara tetangga.

Dicontohkan Malik, produk minuman Markisa, yang di negara SIngapura dijadikan minuman welcome drink di hotel-hotel. Hal ini menurutnya, sebagai peluang yang mesti ditangkap, mengingat Sulawesi Selatan penghasil  Markisa yang berkualitas.

Diskusi yang dipandu oleh A.M.Nur Bau Massepe, (ICSB Indonesia city coordinator) dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) penggerak UMKM, yang terdiri dari ketua asosiasi seperti Apindo, IMA, TDA, Gerakan 1000startup nasional,  dan Asosiasi UMKM.
Selain itu dari korporasi diwakili oleh Transvision (Trans Group), R8 Group, Markplus Inc, dan PT EPFM  (Eastern Pearls Flour Miles).

Beberapa pemikiran yang berkembang dari diskusi tersebut adalah perlu kawasan perbelanjaan produk-produk UMKM di kota Makassar, yang juga diperuntukkan bagi wisatawan yang berkunjung didaerah ini.

Hal lain adalah kegiatan PSBM XVIII (Pertemuan Saudagar Bugis Makassar) baru-baru ini harusnya dimanfaatkan bagi pelaku UMKM, memasarkan produknya dan disediakan sesi expo produk UKM kepada saudagar bugis Makassar rantau tersebut.

Selain itu pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi, terkait kebijakan ekspor produk UMKM dan terkait aturan bea cukai yang ada.  Hal ini diharapkan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, untuk melakukan ekpor produk UMKM ke luar negeri.

Baca Juga :   Dispar Makassar Gelar Festival Film Makassar Award 2022

Masalah masih tingginya biaya logistik dari pengiriman barang keluar kota, juga menjadi sorotan pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi informasi atau internet bagi pelaku UMKM dirasa juga masih rendah dan masih belum efektif, sehingga perlu edukasi dikalangan UMKM dalam bentuk pelatihan yang intensif./(Ist)