BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan peringatan tegas kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Evaluasi triwulan II-2026, Munafri menilai serapan anggaran masih jauh dari harapan.
Peringatan tegas disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, dan dihadiri jajaran SKPD dan para camat, Kamis, 20 Agustus 2026.
Munafri meminta seluruh pimpinan SKPD merubah pola atau ritme kerja. Ia menargetkan realisasi belanja mencapai 95 persen pada akhir tahun anggaran.
“Jangan mimpi mendapatkan hasil lebih baik kalau cara kerjanya masih sama. Untuk hasil berbeda, cara kerja harus beda,” tegas Munafri.
Menurutnya, memasuki Agustus, idealnya realisasi serapan anggaran pemerintah kota sudah di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen, namun faktanya masih di kisaran 40,96 persen.
“Anggaran yang sadah dialokasikan harus segera berputar dan memberi manfaat untuk masyarakat,” tambahnya.
Munafri mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.
Pertama, faktor perencanaan. Ia menilai masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan, hingga target yang tidak realistis.
Dampaknya, kegiatan tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun.
Karena itu, Munafri meminta kepala SKPD tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan kepada jajaran perencana. Kepala SKPD harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggaran, proses pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai.
Kedua, faktor pengadaan. Keterlambatan terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas, hingga adanya kebutuhan dan kendala lapangan.
Kondisi tersebut berdampak tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri mengingatkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perubahan desain, kebutuhan tambahan dan kendala lapangan harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan.
Keempat, persoalan administrasi. Munafri menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.
Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Munafrimenyerukan pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawab.
Editor: Bali Putra
