BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis, dalam memberikan saran dan masukan memperkuat pembangunan Kota Makassar berbasis data dan kajian akademik.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/08/2026).
Pertemuan membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk penguatan kebijakan pemerintah Kota pada APBD dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data, kemudian hasil kebijakan kembali diukur untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan,” ujarnya.
Ia menyebut, sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama, kemiskinan dan ketimpangan, memerlukan kajian mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga serta ketimpangan antarwilayah.
Prof. Hamid juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Data yang kuat akan membantu pemerintah mengetahui apakah suatu program berhasil mengubah kondisi masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan.
Isu kedua, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat.
Isu ketiga, keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar. Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan harus mampu mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di Makassar.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
Dikatakan, CIDES memiliki modal jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun sehingga kajian untuk tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Dia menambahkan, pemerintah Kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis dan evaluasi.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Makassar menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat.
Editor: Bali Putra
