BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat pada 2026. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025, yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen. Capaian 2026 sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil survei diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilaksanakan melalui kerja sama tiga lembaga tersebut. Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilaksanakan OJK bersama BPS. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Survei 2026 mencakup seluruh sektor dan produk atau layanan jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, penyelenggara sistem pembayaran, program jaminan sosial hingga lembaga jasa keuangan lainnya.
Survei Mencakup 75.000 Responden
SNLIK 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15-79 tahun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan lapangan berlangsung 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Proses tersebut melibatkan 3.480 petugas.
Pengukuran literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan mengukur penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan
Meski indeks nasional meningkat, hasil survei menunjukkan masih terdapat kesenjangan berdasarkan karakteristik wilayah, pendidikan, usia, dan pekerjaan.
Masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi keuangan di perkotaan mencapai 72,54 persen, sementara perdesaan 64,42 persen. Untuk inklusi keuangan, masing-masing tercatat 95,47 persen dan 90,39 persen.
Berdasarkan gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Literasi keuangan laki-laki mencapai 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sementara inklusi keuangan masing-masing 93,49 persen dan 93,73 persen.
Kelompok usia produktif 26-35 tahun mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Literasi kelompok tersebut mencapai 78,70 persen dan inklusi 96,27 persen.
Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun memiliki literasi keuangan 56,04 persen, adapun kelompok usia 51-79 tahun 60,01 persen. Untuk inklusi keuangan, kedua kelompok masing-masing mencatat 89,13 persen dan 90,51 persen.
Pendidikan Jadi Faktor Pembeda
Tingkat pendidikan menunjukkan hubungan yang kuat dengan literasi dan inklusi keuangan. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan.
Literasi keuangan masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD mencapai 45,23 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67 persen untuk lulusan SD, 67,72 persen lulusan SMP, 79,17 persen lulusan SMA, dan 93,46 persen untuk lulusan perguruan tinggi.
Pola serupa terlihat pada inklusi keuangan. Indeksnya meningkat dari 85,80 persen pada kelompok berpendidikan rendah menjadi 99,49 persen pada lulusan perguruan tinggi.
Dari sisi pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan, pegawai atau profesional, serta pengusaha atau wiraswasta mencatat literasi keuangan tertinggi, masing-masing 85,15 persen, 85,12 persen, dan 76,51 persen.
Sebaliknya, literasi terendah ditemukan pada kelompok tidak atau belum bekerja sebesar 53,89 persen, petani/peternak/pekebun/nelayan 59,75 persen, serta pelajar/mahasiswa 62,72 persen.
DKI Jakarta Tertinggi, Bali Masuk Tiga Besar
Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta mencatat indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta kembali berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Namun, sejumlah provinsi masih mencatat indeks literasi dan inklusi di bawah rata-rata nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur.
Pada sektor jasa keuangan, perbankan dan penyelenggara program jaminan sosial mencatat indeks literasi dan inklusi relatif tinggi. Literasi keuangan perbankan mencapai 66,46 persen dan program jaminan sosial 65,13 persen. Sementara inklusinya masing-masing 70,64 persen dan 77,13 persen.
Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah
Perbedaan cukup besar terlihat pada layanan keuangan konvensional dan syariah.
Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dengan indeks inklusi 93,53 persen. Sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen dan inklusinya 13,24 persen.
Data tersebut menunjukkan, masih besarnya ruang untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah di masyarakat.
Pengetahuan tentang Penjaminan Simpanan Belum Merata
SNLIK 2026 juga mengukur pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan LPS.
Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin. Pengetahuan mengenai penjaminan polis jauh lebih rendah, yakni 12,47 persen pada pemilik produk asuransi di luar program jaminan sosial.
Segmentasi responden menunjukkan 38,8 persen masyarakat mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui adanya penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS.
Sebanyak 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Sementara 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok terakhir menjadi salah satu sasaran utama program literasi LPS.
Literasi Akan Lebih Terarah
Hasil SNLIK 2026 menjadi salah satu rujukan OJK, LPS, dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Program literasi dan inklusi keuangan akan diprioritaskan bagi kelompok yang indeksnya masih di bawah nasional, antara lain masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat berpendidikan SMP ke bawah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
Khusus LPS, hasil survei mendorong perubahan pendekatan dari literasi massal menuju edukasi yang lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur. Strateginya mencakup ketepatan sasaran, pesan, kanal dan lokasi, pendekatan komunikasi, serta edukasi lebih dini mengenai Program Penjaminan Polis.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan literasi tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang mengenal LPS, tetapi juga dari pemahaman masyarakat mengenai jaminan simpanan, peran LPS, serta ketentuan penjaminan. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Editor: Wayan Susena
