BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah kota makassar, di Gammara Hotel Makassar, Sabtu (25/07/2026).
FGD menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni sebagai narasumber.
“Seluruh tahapan mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat terukur. Keberhasilan pembangunan, tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan,” sebut Appi.
Appi meminta perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, tidak boleh didominasi memenuhi kebutuhan internal organisasi, harus diarahkan pada program berdampak nyata bagi warga.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD, harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, harus membuka ruang kolaborasi agar program prioritas berjalan optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Agus Fatoni, menyoroti masih banyaknya uang tersimpan di kas daerah. Dikatakan, realisasi pendapatan Makassar 48,85 persen, atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara realisasi belanja Makassar baru 34,35 persen, atau di bawah rata-rata nasional.
“Artinya, uang tersimpan di kas daerah masih banyak. Pendapatannya lebih tinggi daripada belanjanya,” kata Fatoni.
Ia mengingatkan, APBD yang direncanakan dengan baik tidak akan bermanfaat apabila tidak direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dirasakan masyarakat.
“Perencanaan anggaran tidak boleh sekadar mengulang program tahun-tahun sebelumnya tanpa melihat visi-misi kepala daerah maupun kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Di sisi pendapatan, Fatoni menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar masih dapat dioptimalkan. Ia meminta perangkat daerah yang memiliki target pendapatan melakukan evaluasi terhadap capaian dan sumber-sumber pendapatan yang masih belum maksimal.
Tak hanya itu, persoalan lain yang menjadi perhatian Fatoni adalah keterlambatan pelaksanaan lelang, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik.
Ia meminta proses pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun.
Fatoni meminta Pemkot Makassar memanfaatkan momentum APBD Perubahan untuk mengevaluasi struktur pendapatan dan belanja daerah. Target pendapatan harus realistis dan sesuai kemampuan daerah.
Fatoni mengingatkan pemerintah daerah tidak menumpuk pembayaran kegiatan pada akhir tahun, sebab pola tersebut dapat meningkatkan risiko keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengurangi kualitas belanja.
Editor: Bali Putra
