BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyinggung perihal “Deep State” dan ego sektoral sebagai penghambat pembangunan di Kota Makassar. Dalam setahun pengamatannya, ia menemukan praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Beberapa program prioritas, disebut tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal. Oleh karenanya, Munafri meminta semua pihak di Lingkup Pemkot Makassar tidak membangun kerajaan-kerajaan sendiri, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien.
Penegasan itu diungkapnya Munafri pada Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Kamis (12/02/2026).
Menurut Munafri, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan. Berkaitan dengan itu, Ia pun mengingatkan pentingnya lintas koordinasi.
“Namun, pembenahan internal masing-masing perangkat harus selesai lebih dahulu. Bagaimana bisa koordinasi lintas kerja, kalau secara internal masih banyak hal yang belum dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ke depan, Ia akan melakukan pengawasan dan cross check langsung pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, akan melibatkan organ non-pemerintahan, termasuk digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi.
“Memang, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka. Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” Munafri mengingatkan.
Kebersihan kota menjadi isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan, program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.
Begitu juga penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota. Termasuk Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal.
“Intinya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah,” tegas Munafri.
Sementara itu, pada Forum Lintas Perangkat Daerah, terungkap 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral. Ada juga 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan seluruh usulan merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Seperti rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan yang diusulkan Dinas Pendidikan.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” ujar Dahyal.
Sementara dari Dinas Kesehatan, diantaranya usulan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.
“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum (PU), diantaranya fokus pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.
Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.
Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.
Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.
Dahyal menyampaikan, seluruh rekomendasi menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Editor: Bali Putra
