BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel) menggelar “Regional Treausury Forum”, Jumat (06/02/2026).
Forum yang berlangsung di lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, dihadiri langsung Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi. Hadir juga Kepala BPKAD Kabupaten Barru, BPKAD Takalar, kuasa pengguna anggaran, pimpinan perbankan, dan para kepala KPPN lingkup Provinsi Sulsel serta berbagai stakeholder lain.
“Regional Treasury Forum diselenggarakan sebagai wujud pelaksanaan peran Kanwil DJPb sebagai Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory (TREFA), sekaligus sebagai forum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran 2026,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I yang juga ketua panitia kegiatan, Yogi Dwiyantoro.
Melalui forum ini, Ia berharap terbangun kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, serta komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra perbankan serta mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi menegaskan, pelaksanaan anggaran didorong agar tidak semata berorientasi pada penyerapan anggaran, namun juga pada kualitas belanja dan akuntabilitas, menciptakan multiplier effect bagi pelaku usaha dan rumah tangga, serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan, memperluas kesempatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dikatakan Supendi, pada 2025 merupakan tahap awal pemerintahan baru dengan misi jelas, mengubah tantangan menjadi momentum serta menerjemahkan momentum tersebut menjadi pertumbuhan jangka Panjang yang berkelanjutan.
“Pada 2025, belanja negara di Sulsel terealisasi Rp54,09 triliun atau sekitar 1,56 persen dari total belanja nasional, dengan kontribusi 3,19 persen terhadap PDB,” katanya.
Sementara untuk alokasi anggaran Wilayah Sulsel di 2026, sekitar Rp50,169 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melalui Belanja Begawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Sosial, mencapai Rp23,404 triliun dan untuk dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari DBH, DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, dana desam dan insentif fiskal, sebanyak Rp26,765 triliun.
Supendi berharap, pelaksanaan anggaran tahun 2026 lebih baik dibandingkan 2026, dengan tidak menumpuk di akhir tahun. Namun merata sepanjang tahun, sehingga terjadi pemerataan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata di sepanjang tahun.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius. Masih ada ruang yang cukup besar untuk memperbaiki ritme eksekusi anggaran agar manfaatnya dirasakan secara merata di sepanjang tahun. Saya berharap terbangun kesamaan pemahaman antarsemua satuan kerja atau lembaga, dalam mendukung pengelolaan keuangan negara bagi peningkatan kinerja APBN di bumi angin mammiri,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, rangkaian “Regional Treasury Forum” telah dilaksanakan sejak 29 Januari 2026, dan saat ini masuk dalam agenda review pelaksanaan anggaran, sekaligus apresiasi atau penghargaan atas kinerja koordinator wilayah satuan kerja dan pemerintah daerah, serta dukungan mitra strategis dalam pengawalan program strategis pemerintah.
penghargaan atas kinerja koordinator wilayah meliputi beberapa kategori, diantaranya:
- Kualitas Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik yang diberikan kepada Bagian Keuangan Polda Sulsel, BPK Sulsel, dan Sekretariat Bawaslu Sulsel
- Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik yang diberikan kepada Bidang Keuangan Polda Sulsel, BPS Sulsel, dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel
- Implementasi Pembayaran dan Penggunaan Digitalisasi Pembayaran (KKP, CMS, dan Digipay) Terbaik, yang diberikan kepada BPS Sulsel, Kanwil Kemenag Sulsel, dan BPK Sulsel
- Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pertumbuhan Penyaluran Terbesar kepada Bank Sulselbar, Bank Mandiri, dan BNI
Apresiasi atas dukungan mitra strategis dalam :
- Pelaksanaan Program Strategis Pemerintah Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat yang diberikan kepada KPPG Sulsel,
- Dukungan atas Implementasi Transaksi Non Tunai (KKP dan CMS)
- Upaya Peningkatan Layanan BLU kepada BRI, Bank Mandiri, dan BNI
- Kontribusi dalam Penyediaan Data Regional Chief Economist kepada BPS Sulsel
- Kontribusi atas capaian kinerja penyaluran Transfer ke Daerah dan Pelaksanaan Tugas Regional Chief Economist kepada Kabupaten Takalar
- Kontribusi atas konsistensi dalam pengelolaan penerusan pinjaman ke Daerah kepada Kabupaten Barru.
Bali Putra
