Neraca LPS Berkembang Positif, Aset Tumbuh 13,6 Persen, Bukukan Surplus Rp33,8 Triliun di 2025

144
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution saat memaparkan mengenai kinerja LPS tahun 2025, dari Jakarta, Kamis (22/01/2026). POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Neraca Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkembang sangat baik.  Total aset LPS di 2025 meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). LPS juga membukukan surplus pada 2025 sebesar Rp33,8 triliun, naik 13,8 persen dari 2024. Sementara cadangan penjaminan LPS meningkat 13,3 persen menjadi Rp213,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution dari Jakarta, Kamis (22/01/2026).

Menurut Farid, dalam pelaksanaan tugas, LPS mendukung perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya sebesar Rp3 triliun pada 2025 (naik 15,3 persen dari 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp51,4 triliun (naik 8,4 persen).

“Selain itu, LPS melalui program LPS Peduli juga telah menyumbangkan bantuan tanggap bencana, termasuk untuk bencana banjir Sumatera, sebagai bentuk kepedulian sosial dan empati kepada masyarakat terdampak bencana dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,4 miliar,” ungkap Farid.

Menurut Farid, sejak berdiri hingga saat ini, LPS berperan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, di mana, LPS telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.

“Setiap resolusi bank tersebut dilakukan LPS dengan cepat dan efektif,” kata Farid.

Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya, sudah mencapai 5 hari kerja.

“Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” lanjutnya.

Tahun ini, LPS merancang sejumlah program strategis, meliputi akselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat diimplementasikan pada 2027, program IT BPR, serta berbagai program peningkatan literasi keuangan dan penjaminan yang menyasar pada penurunan jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank (unbanked). Berbagai program tersebut dilaksanakan secara inklusif, intensif, dan kolaboratif bersama lembaga-lembaga anggota KSSK lain, lembaga/kementerian terkait, dan pelaku industri keuangan.

Editor: Bali Putra