BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah masih menyisakan pagu anggaran sebesar Rp6,3 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada, Desember 2025. Pasalnya, hingga 30 November 2025, BPP Sulsel terealisasi Rp18,0 triliun atau sebesar 74,21 persen dari pagu sebesar Rp24,3 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Supendi menyebutkan, BPP mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Supendi menjelaskan, dari Rp18,0 triliun belanja yang direalisasikan pemerintah pusat, diantaranya untuk Belanja Pegawai sebesar Rp9,8 triliun (90,86 persen) dari pagu Rp10,7 triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Kemudian Belanja Barang Rp6,6 triliun (63,72 persen) dari pagu Rp10,3 triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulsel
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp1,5 triliun (50,12 persen) dari pagu Rp3,1 triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Ada juga Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp101,1 miliar atau sekitar 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar kepada 5 ribu penerima pada 11 kabupaten/kota di Sulsel.
Rp2,3 Triliun Sisa Pagu TKD
Selain pagu BPP, masih ada juga sisa pagu Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,3 triliun. Di mana, TKD Sulsel terealisasi sebesar Rp29,3 triliun atau 92,61 persen dari pagu sebesar Rp31,6 triliun.
Belanja TKD utamanya dipengaruhi realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp19,9 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6,5 triliun, Dana Desa Rp1,8 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp858,2 miliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp253,6 miliar.
“Belanja TKD digunakan untuk peningkatan gedung posyandu di Luwu Timur (menggunakan Dana Desa), pengadaan karoseri ambulance di Sinjai, pengadaan alat praktik dan peraga SDN 120 Bolalangiri dan rehabilitasi jaringan irigasi Kalukue, Parepare (menggunakan DAK Fisik),” kata Supendi di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, TKD mencapai Rp29,3 triliun, ini mencapai 71,82 persen dari total pendapatan daerah (APBD), yang menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Belanja pemerintah, baik BPP maupun TKD, digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pelayanan umum, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, kesehatan, agama, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial.
“Sementara untuk beberapa pekerjaan, seperti pengembangan dan pemeliharaan jalan irigasi Gilireng Kiri Wajo, jembatan gantung Minasa Upa, sarana dan prasarana gedung UIN Alauddin Makassar, dan fasilitas pelabuhan Kalatoa, Selayar, menggunakan hasil uang pajak,” jelas Supendi.
Berbicara pajak, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis menyebutkan, kinerja penerimaan pajak hingga 30 November 2025 mencapai Rp9,3 triliun atau sekitar 70,11 persen dari target 2025 sebesar Rp13,27 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp4,3 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp4,2 triliun, PBB Rp60,7 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp743,7 miliar.
Selain pajak, penerimaan negara di Sulsel juga bersumber dari kepabeanan dan cukai. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw menyebutkan, realisasi hingga 30 November 2025 sebesar Rp342,5 miliar atau mencapai 106,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp320,5 miliar. Terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp201,2 miliar, Bea Keluar Rp50,5 miliar, dan Cukai sebesar Rp90,8 miliar.
Juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di mana, hingga 30 November 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp3,6 triliun atau 112,94 persen dari target sebesar Rp3,2 triliun.
“Penerimaan PNBP, berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2,5 triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,1 triliun,” ungkap Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Sulselbartra, Nandang Supriyadi.
BPP yang Berdampak Ke Daerah
Hingga 19 Desember 2025, pemerintah telah menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 588 SPPG di 24 kabupaten/kota dengan penerima manfaat sebanyak 1.477.131 siswa/i. Selain itu, tersalurkan juga Tunjangan Profesi Guru senilai Rp3,19 triliun kepada 275.739 guru. Sekolah rakyat juga telah terbentuk sebanyak 16 sekolah (target 15 sekolah) dengan realisasi dana sebesar Rp369 miliar pada satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Koperasi Merah Putih juga telah memiliki Gerai Aktif sebanyak 1.110 koperasi, yang memiliki Akun Simkopdes Merah Putih sebanyak 3.001 dan yang mengajukan Permohonan Proposal Bisnis sebanyak 863. Telah tersalurkan juga Rp2,71 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada 21.693 Unit.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp15,98 triliun kepada 271.797 debitur pada bidang Pertanian (Rp8,07 triliun), Perdagangan (Rp4,90 triliun), dan Jasa (Rp1,07 triliun), serta sektor lainnya (Rp1,94 triliun).
Bali Putra
