BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistic nasional, Pelindo Regional 4 harus memiliki strategi pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. Pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem dan budaya organisasi.
“Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci utama,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim), Assoc. Prof. Supardi saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pelindo Regional 4, di Balikpapan, Kaltim, Senin (15/12/2025).
FGD yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, dihadiri Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, bersama seluruh pejabat dan jajaran manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Kalimantan Timur. Juga melibatkan berbagai stakeholder strategis di wilayah Kaltim.
Menurut Supardi, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, juga memiliki fungsi preventif melalui pendampingan hukum dan edukasi. Ia mengapresiasi Pelindo Regional 4 yang aktif melibatkan kejaksaan dan stakeholder lain dalam forum terbuka, sebagai komitmen membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas.
“Sinergi BUMN dan aparat penegak hukum sangat penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, mengatakan, peringatan Hakordia bukan sekadar seremonial, tetapi momentum strategis memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi Pelindo.
“Hakordia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan bisnis dan pelayanan kepelabuhanan. Pelindo berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan transformasi BUMN dan tuntutan publik terhadap pelayanan yang berintegritas,” ujarnya.
Pelindo Regional 4 secara konsisten mengimplementasikan berbagai kebijakan pencegahan korupsi, mulai penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, hingga internalisasi budaya AKHLAK sebagai nilai inti BUMN.
FGD, menjadi ruang diskusi penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesadaran risiko, serta memperkuat sinergi antara Pelindo dan para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, dalam menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
Sesi diskusi, dipandu Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty. Dialog berlangsung interaktif yang mendorong keterbukaan, refleksi, dan komitmen bersama. Peserta FGD membahas berbagai isu strategis, mulai tantangan pencegahan korupsi di lingkungan operasional pelabuhan, peran kepemimpinan dalam menanamkan nilai integritas, hingga optimalisasi sistem pengawasan dan pelaporan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko.
Melalui FGD Hakordia 2025, Pelindo Regional 4 berharap seluruh insan Pelindo dan stakeholder semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencegah tindak pidana korupsi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya layanan kepelabuhanan yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas.
Editor: Bali Putra
