Rektor Unhas Paparkan Pentingnya SBF dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

11
Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa. POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Jamaluddin Jompa (JJ) menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) – Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA), Senin (03/02/2025). Workshop yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar, bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.

Para peserta di forum ini mendalami konsep Sustainable Blue Finance (SBF), yaitu pendekatan yang mengombinasikan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, terutama dalam konteks Komponen 3 Proyek LAUTRA yang mendapat pendanaan dari Hibah ProBlue oleh Bank Dunia.

JJ menekankan, keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut bergantung pada kelembagaan yang kuat dan terpercaya. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fund bagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada APBD, mengingat keterbatasan dana yang ada. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi ekonomi untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta mata pencaharian masyarakat pesisir. “Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.

Pemaparan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) dan kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.

Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi salah satu solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana. rls