// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Direktur Pengembangan Promosi Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rakhmat Yulianto memaparkan, Indonesia menawarkan insentif fiskal yang lebih kompetitif dan transparan untuk investasi.
Rakhmat memaparkan hal itu dihadapan buyer dan investor internasional, pelaku UMKM, instansi pemerintah dan lainnya yang hadir pada pembukaan Anging Mammiri Business Fair (AMBF) × South Sulawesi Investment Forum (SSIF) 2024 yang berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (20/11/2024). Rakhmat yang saat itu menjadi keynote speaker (pembicara utama) menyebutkan beberapa insentif fiskal diberikan untuk investasi energi terbarukan.
Beberapa insentif itu, diantaranya Tax Holiday (cuti pajak) berupa pengurangan pajak penghasilan badan (PPh) sebesar 100 persen untuk industri pionir atau memenuhi kriteria industri pionir. Insentif ini berdasarkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) 130/2020.
Kemudian tunjangan pajak, berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 30 persen dari aktiva tetap awal (5 persen per tahun selama 6 tahun) untuk bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu (PP 78/2019).
Pembebasan (PPN) & Pajak Barang Mewah (PPNBM) untuk impor dan pemindahtanganan mesin dan peralatan, kecuali suku cadang (PP 49/2022), pembebasan Bea Masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan guna pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum (PP 49/2022) dan barang impor untuk kegiatan panas bumi (PMK 172/2022).
Ada juga insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kegiatan panas bumi. (PMK 34/2017 jo. PMK 110/2018) serta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan panas bumi dalam tahap eksplorasi (PMK 172/2016).
Selain tentang insentif yang kompetitif dan transparan bagi investasi, Rakhmat yang saat itu membawakan materi tentang “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi pada Industri Hilir”, juga memaparkan 8 misi Presiden Prabowo Subianto (“Asta Cita”) menuju Indonesia Emas 2045 yang diantaranya sasaran 2, memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian nasional melalui kemandirian pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sasaran 3, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan mengembangkan industri agromaritim di daerah sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Sasaran 4, memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dan Sasaran 5, melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Sejalan dengan Asta Cita & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri kemudian merumuskan 9 sektor investasi perioritas. Di mana, investasi harus menciptakan efek berganda, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Kesembilan sektor investasi perioritas tersebut New Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT), Industri Hilir, Ketahanan Pangan, Semikonduktor, Ekonomi Digital Dan Pusat Data, Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor, Kesehatan, Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Pendidikan Vokasi.
Rakhmat juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan investasi harus menghormati keterbatasan daya dukung ekologi. Di mana, kata dia, Indonesia menyumbang 25 persen investasi hijau di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang stabil. Di mana, investasi hijau di Asia Tenggara (2023), US$6,3 miliar, tumbuh21,2 persen yoy dan di Indonesia US$1,6 miliar dengan pertumbuhan 28,0 persen yoy.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, dibutuhkan investasi dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam negeri (PMA & PMDN) sebesar Rp13.528 triliun (2025-2029) yang mana target ini meningkat 126 persen dari capaian realisasi investasi 5 tahun sebelumnya sebesar Rp 6.003,4 triliun (2019-2024),” sebut Rakhmat seraya menyebutkan, realisasi investasi di Indonesia 2024 (Jan-Sep) mencapai Rp1.261,4 triliun, tumbuh 19,8 persen (yoy) dan realisasi investasi di Sulawesi Selatan 2024 (Jan-Sep) dibanding periode yang sama 2023 mengalami penurunan sebesar 20,6 persen.
Sementara itu, AMBF x SSIF 2024, merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong percepatan perdagangan dan investasi di Sulsel. Digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel) bersama Pemprov Sulsel bersinergi di Sandeq Room, Hotel Claro Makassar, selama dua hari, Rabu dan Kamis, 20 dan 21 November 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun persepsi positif investor dan buyer internasional mengenai iklim investasi dan perdagangan di Sulsel.
Kegiatan ini juga mempertemukan secara langsung UMKM dan pemerintah kabupaten/kota di Sulsel dengan para buyer dan investor dari berbagai negara seperti UK, India, Cina, Jepang, Uni Emirat Arab, Iran, dan Mesir.
Bali Putra
