// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel), Wahyu Purnama A meyakini Sulsel bisa menjadi sentra pengembangan ekonomi keuangan syariah (Eksyar) untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Dalam pengembangannya, BI tentu bukan menjadi lembaga paling depan, namun siap memfasilitasi kolaborasi antarsemua lembaga terkait.
Optimisme itu muncul mengingat Sulsel merupakan propinsi penghubung (hub) KTI dengan potensi yang sangat bagus. Potensi sektor pertanian misalnya, mendukung sekitar 30 persen kebutuhan Sulampua. Sumber-sumber makanan atau kulinernya juga besar.
“Dengan potensi itu, menjadi peluang luar biasa bagi Sulsel untuk pengembangan Eksyar,” sebut Wahyu Purnama A pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) yang dilaksanakan di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (29/10/2024).
Selain potensi, Sulsel juga memiliki Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) yang sangat aktif didukung semangat para pengurus barunya. Juga memiliki Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang baru dilantik. Semuanya diyakini membawa Sulsel menjadi terdepan dalam pengembangan Eksyar di Sulampua.
Bukti nyata Sulsel berkembang dalam Eksyar diantaranya dengan diperolehnya berbagai penghargaan Adinata Syariah, sebuah penghargaan terhadap pengembangan Eksyar. Di mana, Sulsel mendapatkan sedikitnya empat penghargaan. Bahkan di 2023, Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) Sulsel, menjadi nomor 1 terbaik.
Oleh karenanya, menjadi keharusan bagi semua pemimpin di Sulsel, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, menjadikan pengembangan Eksyar sebagai salah satu fokus utama program pembangunannya berkolaborasi dengan semua lembaga terkait seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, UMKM, industri halal, halal center, MUI, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan lainnya.
Dikatakan Wahyu, pengembangan Eksyar tidak akan berjalan baik jika dilakukan sendiri-sendiri. Sebagaimana sebelumnya, pengembangan Eksyar di Sulsel agak terlambat, karena belum ada kegiatan kolaborasi. Kegiatan utama masih dilakukan Bank Indonesia.
“Saat ini, semuanya bergerak bersama. Dengan bergerak serentak, tentu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan bekerja sendiri,” ujar Wahyunya.
Ke depan, pemerintah sudah menegaskan terkait pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi semua usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketika itu sudah diberlakukan, UMKM yang tidak bersertifikat halal, bisa dikenakan sanksi, berupa penutupan usaha ataupun pencabutan izin.
Saat ini, produk halal Indonesia bukan hanya diekspor ke negara-negara Timur Tengah atau ke negara-negara Muslim. Namun, justeru banyak juga ke negara-negara Eropa. Karena halal, bukan semata secara islam yang berarti berkah. Tetapi, halal itu juga berarti bersih, higienis yang mana masyarakat dunia sangat menyukainya.
Sementara itu, dalam Upaya pengembangan Eksyar di Sulsel, BI bersama OJK dan Pemprov Sulsel serta pihak terkait lain, menggelar BEKS. Melibatkan stakeholder syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, UMKM, dan industri halal. Program ini diharapkan membantu membangun ekosistem Eksyar yang kuat dan berkelanjutan di Sulsel. Karena kolaborasi ini bisa mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Rangkaian BEKS ditutup, Selasa (29/10/2024). Dirangkai dengan seminar bertema “Menuju Sulawesi Selatan sebagai Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Kawasan Indonesia Timur”, menghadirkan tiga narasumber. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Sulsel , Inyo, ST, M.Eng, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Budi Susetiyo, dan Sekretaris Umum MUI Sulsel, Muammar Bakry dengan moderator Kadiv. Pengembangan Industri Halal KDEKS Pemprov Sulsel, Safri Haliding.
Bali Putra
