// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) bersama regulator bidang ekonomi keuangan (OJK, LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Kemenkeu) dan Pemda se-Sulsel berhasil memetakan berbagai permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan. Sekaligus menghasilkan beberapa rekomendasi yang implementatif dan do-able (sangat mungkin dilakukan) untuk pengembangan kedua sektor yang notabena penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Pemetaan masalah dan solusi berhasil ditemui dalam rapat koordinasi (Rakor) BI Sulsel bersama regulator bidang ekonomi keuangan dan pemda yang berlangsung di Ruang Baruga Phinisi Kantor Perwakilan BI Sulsel, Kamis (17/10/2024). Rakor perdana tersebut memang fokus pada upaya percepatan sektor perikanan dan peternakan, karena selain penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah ini, kedua sektor tersebut juga memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan termasuk hilirisasinya.
Rakor digelar dalam rangka pengembangan ekonomi dan penguatan keuangan di Sulsel. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi instansi kebijakan ekonomi dan keuangan di Sulsel agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Rakor dipimpin Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria. Dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)/ Kemenkeu, Supendi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulwesi Barat (OJK Sulselbar), Darwisman dan Kepala Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III, Fuad Zaen serta Sekda, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan se-Sulsel.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria menyebutkan beberapa rekomendasi mengatasi berbagai kendala pengembangan sektor perikanan dan peternakan di Sulsel. Seperti perlunya mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan dengan melibatkan berbagai pihak secara end-to-end, perlunya membentukan BUMD pangan dalam pengelolaan cold storage, melakukan diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor perikanan.
Penting juga pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi (QRIS) maupun pengelolaan keuangan dengan mendorong pemanfaatan mobile banking sehingga melancarkan transaksi pelaku UMKM. Kecukupan energi dan kelancaran bahan bakar diperlukan untuk mendukung berkembangnya perikanan dan hilirisasi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi menegaskan, Kementerian Keuangan siap mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah di sektor Perikanan dan Peternakan. Diantaranya melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Perikanan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa menggali dan memetakan potensi daerah masing-masing secara komprehensif serta melengkapinya dengan data detail, sebagai dasar pengajuan permintaan DAK.
Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Darwisman mengusulkan sejumlah strategi penting dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan peternakan, diantaranya melalui metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD, menghapus praktek rentenir melalui program PHINISI, serta pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulsel, Fuad Zaen memaparkan perlunya optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi. Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Terkait pengembangan sektor perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas menyebutkan, untuk akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lain seperti teripang pasir yang saat ini diminati pasar luar negeri.
Terkait potensi produk ikan laut tangkapan, Ilyas mengingatkan perlunya mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan tidak berlebihan, dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan di masa depan.
Implementasi berbagai rekomendasi tersebut membutuhkan sinergi 3P (Public, Private, Partnership) serta melibatkan berbagai pihak mulai Kementerian/lembaga, pemda, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lain. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan rakor serupa secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama, serta menentukan perioritas dari rencana proyek percontohan pengembangan ekonomi potensial yang dapat dilaksanakan mulai 2025.
Editor : Bali Putra
