// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Juli 2024 sebesar Rp5,16 triliun, mengalami kontraksi sebesar -8,49% (yoy) dibandingkan periode sama 2023. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp19,12 triliun
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Selatan, Supendi, Rabu (21/08/2024) menyebutkan, pendapatan daerah Sulsel didominasi Pajak Daerah sebesar Rp3,63 triliun, kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain Yang Sah sebesar Rp1 triliun, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp333 miliar, dan Retribusi Daerah sebesar Rp189 miliar.
Sementara dari sisi belanja daerah, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 45,11% dari pagu atau Rp15,65 triliun, disusul Belanja Modal sebesar 14,27% atau Rp1,15 triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar 16,03% atau Rp21 miliar, dan Belanja Transfer sebesar 39,07% atau Rp2,30 triliun.
Dana Transfer ke Daerah Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp18,03 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 14,12% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. “Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah,” ujar Supendi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah, utamanya instansi-instansi yang memperoleh alokasi dana untuk segera memanfaatkannya. Karena pemanfaatan anggaran tersebut akan memberi dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai, pemanfaatannya baru menumpuk jelang tutup tahun,” ujarnya.
Sementara itu, pada 2024 dukungan APBN kepada APBD Sulsel melalui TKD, dialokasikan Rp31,80 triliun. Namun hingga 31 Juli 2024, terealisasi Rp18,03 triliun atau 56,74%, meningkat 6,19% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi penyaluran Dana Desa 69%, Dana Alokasi Umum (DAU) 63%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (53%), Dana Bagi Hasil (DBH) 37%, DAK Fisik 18%, dan Insentif Fiskal 50%.
Pada Juli 2024 terjadi perlambatan penyaluran DAK Non Fisik sehingga terjadi kontraksi -20,1% setelah bulan-bulan sebelumnya tumbuh positif.
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Sulsel mencapai Rp12,41 triliun atau sebesar 53,82% dari pagu, meningkat 7,89% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.
Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Pegawai dan minus growht pada Belanja Modal.
Editor : Bali Putra
