// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Diseminasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara periode hingga 30 Juni 2024 di Gedung Keuangan Negara (GKN), Kamis (25/07/2024.
Dihadiri Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Kepala Bagian Umum, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Moch. Fajar Adcha, Regional Microbanking Head, BRI Regional Makassar, Ekwan Darmawan dan mahasiswa/i dari universitas di Makassar.
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi menyebutkan, secara perkembangan ekonomi regional, Sulsel masih menjadi episentrum perekonomian di pulau Sulawesi. Namun mengalami pertumbuhan yang masih melambat jika dibandingkan provinsi lain di pulau Sulawesi.
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2024 mencapai 4,82% (yoy), terendah kedua dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dicapai Sulawesi Tengah sebesar 10,49% (yoy).
“Namun di sisi kontribusi terhadap PDB Nasional, Sulsel memberikan kontribusi tertinggi mencapai 3,05%,” ujarnya.
Tingkat Inflasi Sulsel Juni 2024 masih terkendali 2,03% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (mtm) 0,26% dan tingkat inflasi year to date (ytd) 0,83%, serta Nilai Tukar Petani (NTP) 117,15.
Secara ekspor – impor, Supendi menyebutkan, tren harga minyak meningkat akibat tingginya permintaan dan ekspektasi market terhadap pasokan yang lebih ketat. Di sisi lain, El-Nino memberi dampak gangguan pada proses panen komoditas pangan. Kinerja ekspor menurun pada sebagian besar komoditas, sedangkan dari sisi kinerja impor juga menurun pada beberapa komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan Juni 2024 tetap surplus 64,16 juta US$.
“Nilai ekspor tercatat 143,13 Juta US$, terkontraksi -10,07% (yoy), sementara nilai impor tercatat 78,96 Juta US$, juga terkontraksi -5,47% (yoy),” jelasnya.
Pendapatan APBN Sulsel hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp7,82 triliun atau 46,78% dari target, meningkat 6,66% (yoy). Belanja mencapai Rp25,92 triliun atau 47,27% dari pagu, meningkat 10,82% (yoy). Dikatakan pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel tetap solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat berlanjut.
Secara penerimaan negara, kinerja penerimaan pajak hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp6,13 triliun atau 44,16% dari target 2024 sebesar Rp13,89 triliun, meningkat 2,53% (yoy).
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto menyebutkan, sebagian jenis pajak utama mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan tumbuhnya sektor-sektor penopang penerimaan PPh Pasal 21 serta adanya pembayaran non rutin dan kenaikan penerimaan pada sektor transportasi laut.
Dari sisi penyampaian SPT Tahunan, sebanyak 505.945 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada 2024. Angka ini meningkat 4,78% dibanding bulan sebelumnya, yang terdiri dari 475.871 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 30.074 SPT Tahunan Badan.
“Pelaku usaha dan Wajip Pajak merupakan mitra DJP dalam membangun negara melalui pajak,” sebutnya.
Dalam pembaruan Teknologi Informasi dan Basis Data, DJP menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi dengan meluncurkan coretax (Aplikasi SIAP) pada 2024. Ini mempermudah Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan layanan yang makin berkualitas. Salah satu bentuk perubahannya, sejak 1 Juli 2024, Wajib Pajak dapat menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan.
Kepabeanan & Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp210,29 miliar atau 49,34% dari target 2024 sebesar Rp426,18 miliar. Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 49,07% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam dan Bea Keluar yang tumbuh 49,93% sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw menyebutkan, penerimaan Cukai tumbuh negatif 20,51% (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 26,56% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada 2024. Penerimaan Cukai MMEA terkoreksi 9,27%. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulsel sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.
Hingga pertengahan 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulsel dan barang lainnya. Tercatat hingga Juni 2024, 7,08 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang Rp10,32 miliar dan potensi kerugian negara Rp7,08 miliar. “Penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” sebut Alimuddin Lisaw.
Penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp32,6 miliar atau 49,5% dari target Rp65,76 miliar. Bersumber dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Rp17,5 miliar, Pelayanan Lelang Rp15,02 miliar dan Pengurusan Piutang Negara Rp0,045 Miliar.
Kepala Bagian Umum, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Moch. Fajar Adcha menyebutkan, pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertipikasi BMN berupa tanah hingga 30 Juni 2024 sebesar 3.374 NUP (42,7%) dari target 7.198 NUP. Adapun realisasi proyek strategis nasional antara lain Bendungan Karalloe, Pamakkulu dan Passelloreng masing-masing Rp3,2 miliar, Rp297 miliar, dan Rp590 miliar; Irigasi Baliase Rp412 miliar dan Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap 2) Rp1,112 triliun.
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Sulsel mencapai Rp23,05 triliun atau sebesar 45,35% dari pagu. Angka ini meningkat 10,0% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur perioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan percepatan dan akselerasi dipengaruhi pelaksanaan Pemilu.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Sulsel terealisasi Rp15,47 triliun atau sebesar 48,66% dari pagu, meningkat 11,38% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal. Pada April dan Mei 2024 terjadi akselerasi pada penyaluran DAU sehingga keseluruhan TKD tumbuh positif 11,38% setelah bulan sebelumnya terkontraksi tipis.
Editor : Bali Putra
