// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Sejak Januari hingga 31 Mei 2024, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) telah melaksanakan 61 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 7.213 orang. Kegiatan edukasi tersebut menyasar 881 desa/kelurahan di 9 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dari target 1.835 desa/kelurahan pada 2024.
Kepala Kantor OJK Sulselbar, Darwisman menyebutkan, sebagai Upaya meningkatkan literasi keuangan (pemahaman) dan inklusi keuangan (penggunaan) masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulselbar menginisiasi kegiatan literasi keuangan melalui “LAYARKU” atau layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerahku.
Di mana, program itu dilaksanakan dengan memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten kota di Wilayah Provinsi Sulselbar, untuk memberikan literasi dan penyediaan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.
“Ada 3.707 desa di seluruh wilayah Provinsi Sulsel dan Provinsi Sulbar ditarget akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2025. Sebanyak 15% desa pada 2023, 45% desa pada 2024 dan 40% desa pada 2025,” ujar Darwisman.
Dikatakan, sejak diluncurkan 10 September 2023, hingga Triwulan II-2024, realisasi Program LAYARKU di wilayah Sulselbar telah menjangkau 788 desa atau 24,50% .
“Ini tentu karena kolaborasi yang baik antara OJK, FKIJK dan TPAKD Sulselbar,” tambahnya.
Terkait layanan konsumen, hingga 31 Mei 2024 terdapat 194 layanan konsumen yang terdiri dari 52 layanan pengaduan, 96 pemberian informasi dan 46 penerimaan informasi. Dari total layanan konsumen tersebut, 119 layanan terkait perbankan, 56 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6 layanan terkait non-LJK, 6 layanan terkait asuransi, 4 layanan terkait fintech, 2 layanan terkait dana pensiun dan 1 layanan terkait pasar modal.
“Sedangkan, untuk SLIK terdapat 3.353 layanan,” sebutnya.
Melalui TPAKD, OJK Sulselbar juga terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, kementerian, Lembaga Jasa Keuangan serta seluruh stakeholder terkait, terutama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Juga mendorong akselerasi pelaksanaan program pengembangan UMKM komoditi unggulan masing-masing daerah dan program LAYARKU kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat perdesaan.
Pada Triwulan II-2024, dilaksanakan rapat koordinasi TPAKD di kabupaten Selayar, Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, sekaligus kunjungan ke lokasi UMKM sektor perioritas seperti UMKM pengolahan Kopra, pengolahan makanan berbahan baku ikan, pengolahan gula merah, petani rumput laut, serta distributor dan penangkaran lobster.
Juga di kabupaten selayar dengan menggelar business matching berupa fasilitasi akses keuangan kepada 30 UMKM binaan Pemda disektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, perdagangan.
OJK Sulselbar) bersama TPAKD provinsi, kabupaten dan kota di Sulsel, kemudian Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, asosiasi dan akademisi, juga menyelenggarakan focus group discussion (FGD) “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian melalui Program Prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu Program Gerakan Gemar Menanam Pisang”, 22 Mei 2024 di Kota Makassar.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh stakeholders berkolaborasi dan bersinergi mendukung program pengembangan ekonomi daerah khususnya dalam menindaklanjuti strategi dan komitmen, baik dari aspek sumber daya manusia, material lahan dan bibit, proses, permodalan serta kebijakan.
“Saat ini, terdapat sekitar 2.232 hektara lahan potensi pelaksanaan budidaya pisang cavendish di Sulsel dan sedang tahap verifikasi lahan dengan potensi pembiayaan sebesar Rp223,2 miliar,” pungkasnya.
Editor : Bali Putra
