// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Hingga April 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulseltrabar, baru berhasil mensertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah sebanyak 844 NUP. Angka itu, baru 10,6% dari target 7.198 NUP sepanjang tahun ini.
Selain sertifikasi BMN berupa tanah, Kanwil DJKN) Sulseltrabar juga mencatat realisasi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMN sebesar Rp12,4 miliar atau 37% dari target sepanjang 2024 mencapai Rp33,3 miliar.
Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua menyebutkan, PNBP BMN sebesar Rp12,4 miliar bersumber dari pemanfaatan/sewa sebesar Rp4,9 miliar, KSP/KSPI Rp2,9 miliar, dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp1,3 miliar, penjualan barang rampasan/tegahan Rp0,6 miliar dan dari pendapatan BLU lainnya Rp2,7 miliar.
“Kalau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang hingga April 2024 mencapai Rp21,7 miliar atau 33% dari target Rp65,76 miliar,” ujar Bertua dalam konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel di GKN II Makassar, Rabu (29/05/2024).
Pada kesempatan itu, hadir juga sebagai pemateri Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi dan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Zaeni Rokhman.
Dikatakan Bertua, jumlah itu bersumber dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp12,4 miliar, pelayanan lelang Rp9,25 miliar dan pengurusan piutang negara Rp0,025 miliar.
Realisasi kinerja lelang, dari pokok lelang sebesar Rp732,7 miliar atau 35,2% dari target Rp2,08 triliun dan dari PNBP lelang Rp9,25 miliar atau 32,95% dari target Rp32,3 miliar.
Sementara itu, Bertua menambahkan, realisasi proyek strategis nasional hingga April 2024 diantaranya bendungan Karalloe dengan anggaran Rp3,2 miliar dan bendungan Rp288 miliar dan bndungan Passelloreng Rp590 miliar. Kemudian irigasi Baliase sebesar Rp412 miliar dan Kereta Api Makassar – Parepare (tahap 2) sebesar Rp1,112 triliun.
Bali Putra
