Pertumbuhan Ekonomi Sulsel belum Sesuai Ekspektasi

173
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi (Tengah) saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Keuangan Negara 2 Makassar, Rabu (27/03/2024). POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) rupanya belum sanggup menyamai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana diharapkan. Pasalnya, per 29 Februari 2024, pertumbuhan ekonomi Sulsel hanya sebesar 4,51%  secara tahunan (yoy), sedangkan rata-rata nasional 5,05% (yoy).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyebutkan sudah beberapa periode terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulsel barada di bawah rata-rata pertumbuhan secara nasional. Padahal sebelumnya, ekonomi Sulsel sering berada di atas rata-rata nasional.

“Semoga dengan berbagai program kebijakan yang sedang dijalankan Penjabat Gubernur Sulsel (Bahtar Baharuddin, red), didukung kepala daerah di seluruh propinsi ini, bisa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Sulsel. Paling tidak, sesuai harapan, di mana tahun ini bisa menyamai bahkan di atas rata-rata nasional,” ujar Supendi saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Keuangan Negara 2 Makassar, Rabu (27/03/2024).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kiswanto, Kanwil Bea dan Cukai, Zaeni Rokhman dan Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua.

Diharapkan, semua program yang sudah dirancang pemerintah baik pusat maupun daerah, berjalan dengan baik didukung percepatan realisasi APBN dan APBD. Sebagaimana diketahui bersama, APBN dan APBD merupakan salah satu stimulus untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

“Kami mengharapkan multiplier effect dari kegiata APBN dan APBD, bisa menggiatkan ekonomi di masing-masing daerah,” ujarnya.

Dari sisi inflasi, angka inflasi Sulsel hingga Februari 2024 tergolong tinggi 2,93% yoy melebihi inflasi nasional 2,75% yoy. Khusus Februari 2024 (mtm) inflasi Sulsel 0,30% juga di atas nasional 0,14%.

Untuk pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebutkan selalu melakukan sinergi, kolaborasi, koordinasi antarpemda bahkan melibatkan tim-tim seperti Bank Indonesia, OJK, lembaga penjamin simpanan dan juga kementerian keuangan. Termasuk melibatkan instansi pemerintah lain seperti BPS yang melakukan survei ke pasar-pasar.

Baca Juga :   Bagi- Bagi 500 Paket Sembako

Ada juga pertemuan, high level meeting bahkan sampai melibatkan tim teknis dalam rangka pengendalian inflasi.

“Selama ini, tim inflasi daerah terus bergerak aktif untuk menekan angka inflasi di daerah,” tambahnya.

Secara keseluruhan, kondisi kinerja APBN di Propinsi Sulsel  kata Supendi, risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi,  perubahan iklim dan transisi demografi menuju ageing population.

Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, pertumbuhan Belanja dan Pendapatan APBN Sulsel berlanjut, namun perlu mengantisipasi perlambatan tipis penerimaan perpajakan.

Perlu mewaspadai volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia, di tengah kondisi domestik yang relative kuat.

APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber (Peredam kejut) untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Bali Putra