Dibawah Rata-rata Nasional, Program ETPD Diperlukan Angkat Kinerja Fiskal Pemda di Sulsel

166
Plh. KPw BI Sulsel, Rudi Bambang Wijanarko pada saat pertemuan TPID dan TP2DD yang dilaksanakan Pemprov Sulsel dan BI Sulsel di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (06/03/2024). POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Rata-rata kinerja fiskal pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2023, berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pmprov Sulsel)  dan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel) di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (06/03/2024).

Plh. Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rudi Bambang Wijanarko menyebutkan, analisis empiris BI menunjukkan, digitalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah.

ETPD yang mengukur progres digitalisasi transaksi Pemda mengalami capaian yang cukup baik di 2023. Rata-rata ETPD se-Sulsel meningkat sedangkan standar deviasi menurun, menunjukkan gap antarpemda semakin kecil. Namun, untuk menguatkan capaian tersebut, Pemda diharapkan dapat mendorong pembayaran pajak dan retribusi secara digital serta mengimplementasikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.

Potensi digitalisasi masih terbuka lebar di sektor yang menjadi sumber pendapatan utama daerah seperti PBB, Pajak Restoran, BPHTB dan retribusi secara umum. Dari sisi transaksi belanja, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) perlu terus didorong agar seluruh Pemda dapat menggunakan KKPD secara efektif pada 2024.

“Untuk mengoptimalkan transaksi KKPD, kami (Bank Indonesia, red) mendorong perbankan di Sulsel memperluas infrastruktur mesin EDC, khususnya di luar Makassar,” ujarnya.

Pertemuan tingkat tinggi sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi Sulsel melalui pengembangan investasi dan akselerasi ETPD dengan tetap mempertahankan stabilitas harga di masyarakat. POTO : ISTIMEWA

Peningkatan Investasi

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Sulsel, upaya peningkatan investasi juga perlu terus dikolaborasikan. Penyelenggaraan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Sulsel dilakukan untuk menyatukan visi, menyusun strategi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel dalam meningkatkan investasi.

Baca Juga :   Tutup Semester I/2018, Honda CBR150R Pimpin Segmen Sport Full Fairing 150cc

Diketahui, pertemuan TPID dan TP2DD dirangkai pertemuan rutin forum percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Sulsel. Ini upaya mendorong kebangkitan ekonomi Sulsel melalui pengembangan investasi dan akselerasi ETPD dengan tetap mempertahankan stabilitas harga di masyarakat.

Juga dirangkaikan kick-off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2024 yang  bertujuan menyiapkan proposal proyek investasi 24 kabupaten/kota di Sulsel yang siap ditawarkan kepada calon investor.

Penyusunan usulan proyek investasi daerah diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama dengan memanfaatkan potensi laut dan karakter geografis kepulauan di wilayah Sulsel.

Penyusunan proyek investasi ke depan juga diarahkan pada pembangunan megapolitan yang dapat menguatkan peran Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan penopang kawasan IKN.

Hadir dalam pertemuan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin didampingi Plh. Sekretaris Daerah Sulsel, Forkopimda, Bupati/Walikota, Kemenkeu, OJK dan LPS.

Merespons perkembangan inflasi dan isu strategis lain terkait ETPD dan investasi, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Bahharuddin menyampaikan arahan strategis sekaligus komitmen mendukung kebangkitan ekonomi Sulsel 2024. Ada 5 poin utama disampaikan Pj Gubernur, fokus pengendalian inflasi secara end-to-end, optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan sektor pertanian dan mendorong komitmen realisasi transaksi KKPD oleh seluruh kabupaten/kota.

Juga mengeratkan kolaborasi BI Sulsel dan Pemda melalui pemetaan potensi investasi potensial serta mendorong penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Sulsel dalam pengembangan ekonomi daerah.

“BI Sulsel sangat banyak berbuat mendukung pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap sinergi erat terus terjaga sehingga mampu melanjutkan berbagai capaian prestasi di 2024, baik penghargaan di tingkat TPID maupun TP2DD terbaik,” ujar Bahtiar.

Editor : Bali Putra