// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, BANDUNG – Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat mencari solusi pengangguran terbuka yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2025 antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, digelar di Hotel Holiday Inn jl Pasteur, Kota Bandung, Kamis (22/02/2024).
Mengemban amanat Permendagri 86/2017 untuk menyelaraskan rencana kerja, fenomena perkembangan dinamika ketenagakerjaan yang semakin komplek, disparitas upah minimum yang mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah hingga tingkat pengangguran terbuka yang cenderung tinggi.
Dengan menyelaraskan rencana kerja tahun 2025 antara provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Drs Teppy W. Dharmawan, SH., MKM menyebutkan, isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ditawarkan berupa perumusan program yang nantinya diturunkan dalam bahasa kegiatan hingga menuju teknis pelaksanaan.
“Kami berharap, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terjadi komitmen menyusun bersama rencana kerja untuk menuju Indonesia Emas,” ungkap Teppy.
Dikatakan, menjadi keharusan bagi para pihak bersinergi dan berkolaborasi guna mendapatkan solusi praktek baik ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini.
Hadir sebagai narasumber dari kegiatan Forum Perangkat Daerah yakni Biro Perencanaan dan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yang memaparkan mengenai arah kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
*/Editor : Bali Putra
