APBN Sulsel Hingga 30 November 2023, Defisit Rp32,07 Triliun

260
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi menyebutkan, pendapatan Sulsel mengalami pertumbuhan 6,96% (yoy). POTO : ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – APBN Sulsel – Pendapatan Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 30 November 2023 mencapai Rp14,55 triliun atau 96,41% dari target. Sementara dari sisi belanja mencapai Rp46,62 triliun atau 85,03% dari pagu, sehingga APBN Sulsel mengalami defisit Rp32,07 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi menyebutkan, pendapatan Sulsel mengalami pertumbuhan 6,96% (yoy). Walaupun sedikit lebih rendah dari persentase capaian APBN Nasional, kinerja pendapatan Sulawesi Selatan diakui tetap solid dan positif dalam menjaga pemilihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

“Dari sisi realisasi belanja negara APBN Sulsel juga meningkat 5,64% (yoy),” ujar Supendi kepada wartawan pada konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulsel untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 30 November 2023 di GKN Makassar, Rabu (20/12/2023).

Dikatakan, realisasi belanja APBN Sulsel diantaranya Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp19,67 triliun atau 79,18% dari target. Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur perioritas, penyaluran bansos dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.

Konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulsel untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 30 November 2023 di GKN Makassar, Rabu (20/12/2023). POTO : ISTIMEWA

Adapun dana Transfer Ke Daerah (TKD), terealisasi Rp26,96 triliun atau sebesar 89,86%, menurun yoy dalam 3 tahun terakhir yang utamanya dikarenakan penurunan pagu belanja.

Untuk Belanja Negara Regional Sulawesi Selatan, kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp7,95 triliun atau 92,45% dari pagu sebesar Rp8,82 triliun. Digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan melekat pegawai negeri meliputi PNS dan TNI/Polri, Dokter Pegawai Tidak tetap, Pejabat negara, serta uang makan PNS dan belanja uang lauk pauk TNI/Polri serta lainnya.

“Realisasi kinerja Belanja Barang Rp7,95 triliun atau 76,70% dari pagu Rp9,68 triliun untuk keperluan operasional satuan kerja K/L. Anggaran Belanja Barang juga digunakan untuk pembangunan lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo, Rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah Provinsi Sulsel serta subsidi angkutan penyeberangan perintis lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot,” sebutnya..

Baca Juga :   Bantu Warga, GMTD Gelar Pasar Beras Murah

Untuk Kinerja Belanja Modal sebesar Rp3,70 triliun atau 63,75% dari pagu Rp5,54 triliun, yang digunakan antara lain untuk pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 & 2 Kabupaten Takalar, Pembangunan Jalur Kereta Api Siding Mangilu – Tonasa, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase Kabupaten Luwu Utara dan lain-lain.

Kinerja Belanja Sosial Rp0,075 triliun atau 94,25% dari pagu, yang digunakan antara lain untuk kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial, siswa SMTK/SMAK penerima PIP, dan literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra.

*/Editor : Bali Putra