// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Supendi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin,
didampingi Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024 di wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala Kanwil Dijten Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak perubahan iklim yang semakin terasa membuat Indonesia harus tetap waspada.
Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.
“APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi,” tegas Kepala Kanwil Dijten Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi Kepala Daerah, Kepala/Pimpinan/KPA Satuan Kerja K/L, dan Kepala/KPA Satuan Kerja DK/TP. Proses penyusunan sampai penetapan APBN 2024 secara keseluruhan
dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan III-2023 tetap tumbuh kuat 4,05 persen, walaupun sedikit melemah jika dibandingkan dengan Triwulan II yaitu sebesar 5,00 persen. Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi kepada beberapa stakeholders yang telah bekerja bersama dan berkomitmen meningkatkan kinerja dan sinergi yang selama ini berjalan dengan sangat baik seperti kinerja penyaluran dana desa tercepat, sinergi dan kolaborasi dalam tugas regional economist, kinerja atas penyaluran KUR di Sulawesi Selatan, dan lainnya.
APBN 2024, akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi. APBN juga harus dapat melindungi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial, sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem yang 2024 ditargetkan mendekati 0 persen.
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di 2024, seperti turunnya pengangguran 3,59 – 4,30 persen, turunnya gini rasio menjadi 0,361, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 74,02.
APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk shock absorber atau melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi).
Kemudian, APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital, dan institional reform serta APBN sebagai instrument mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).
Belanja negara 2024 wilayah Sulawesi Selatan ditetapkan Rp54,77 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp22,97 triliun dan Transfer ke Daerah Rp31,8 triliun. Belanja Negara tersebut terbagi ke dalam 763 satker di 9 (Sembilan) KPPN dan tersebar di 25 pemda se-Sulawesi Selatan. Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting,
pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik, yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (result-based
budget execution). Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better ) yang tidak hanya diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antar wilayah.
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat.
*/Editor : Bali Putra
