// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pendapatan Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Oktober 2023 mencapai Rp13,02 triliun atau 86,16% dari target Rp15,11 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 6,1% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 2,8% (yoy).
Itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel untuk merilis kinerja APBN regional Sulsel periode hingga 31 Oktober 2023, Selasa (28/11/2023).
Dalam konferensi pers yang berlangsung di GKN Makassar dan Live Youtube, dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel/Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstentifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Sulselbartra, Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Nazwar dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Sudirman.
Diakui, capaian angka 86,16%, sedikit lebih rendah dari persentase capaian APBN Nasional yakni mencapai 90,9%. Namun, kinerja pendapatan Sulsel diklaim tetap solid dan positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Sementara itu, dari sisi Belanja Negara APBN Sulsel hingga 31 Oktober 2023 mencapai Rp42,32 triliun atau 77,48% dari pagu. Sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi belanja nasional sebesar 73,2%. Realisasi belanja negara APBN Sulsel meningkat 6,07% (yoy), sehingga APBN Anging Mammiri hingga 31 Oktober 2023 mengalami defisit sebesar Rp29,3 triliun atau sebesar 74,16%.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Anging Mammiri mencapai Rp17,35 triliun atau sebesar 70,43% dari target. Difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas, penyaluran bansos, dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Adapun dana Transfer Ke Daerah (TKD) Anging Mammiri terealisasi sebesar Rp24,96 triliun atau sebesar 83,28%.
Untuk Belanja Negara Regional Sulawesi Selatan, kinerja Belanja Pegawai Rp7,27 triliun atau 84,96% dari pagu Rp8,82 triliun. Digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan 74 ribu PNS/TNI/Polri, penghasilan 12 ribu PPPK dan penghasilan 11 ribu PPNPN termasuk Komisioner KPU/Bawaslu.
Untuk kinerja Belanja Barang sebesar Rp6,98 triliun atau 68,41% dari pagu sebesar Rp9,68 triliun. Selain digunakan untuk keperluan operasional satuan kerja K/L, anggaran Belanja Barang juga digunakan untuk pembangunan lanjutan Pasar Tempe Sengkang di Kabupaten Wajo, kemudian rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, subsidi angkutan penyeberangan perintis pada lintas Bira-Jampea, Jampea-Labuan Bajo, Jampea-Marapokot dan lainnya.
Untuk Kinerja Belanja Modal sebesar Rp3,04 triliun atau 52,44% dari pagu sebesar Rp5,54 triliun, yang digunakan antara lain untuk pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 dan 2 Kabupaten Takalar, pembangunan jalur Kereta Api Siding Mangilu – Tonasa, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Baliase Luwu Utara dan lainnya.
Untuk Kinerja Belanja Sosial sebesar Rp0,064 triliun atau 80,16% dari pagu Rp0,07 triliun, yang digunakan antara lain untuk kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial, siswa SMTK/SMAK penerima PIP dan literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra.
Realisasi Belanja terendah adalah Belanja Modal yang hanya mencapai 52,44% dari pagu. Meskipun begitu, nilai kontrak pada Belanja Modal hingga 24 November 2023 telah mencapai Rp4,68 triliun atau sebesar 80,63% dari pagu.
*/Editor : Bali Putra
