// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan field audit terkait pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kota Makassar.
Hasil audit selama sepekan, disampaikan Technical Controller at Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Muhaimin Zikri di ruang rapat Sekretaris Daerah Makassar, Selasa (21/11/2023).
Tim audit diterima Sekda Kota Makassar, Muh Ansar, Asisten I Andi Muh Yasir dan Asisten 3 Mario Said bersama beberapa SKPD terkait.
Dalam pemaparannya, Muhaimin Zikri mengapresiasi kinerja Pemkot Makassar dalam percepatan penurunan angka stunting.
“Setelah pemantauan lapangan, pengecekan langsung atas penggunaan anggaran, telah tepat sasaran dan sesuai kebenaran jumlah, mutu dan penempatan,” tuturnya.
Selain itu, disarankan penambahan anggaran APBD untuk menyukseskan program perioritas nasional, melakukan penekanan angka stunting hingga ke 14 persen dan zero kemiskinan ekstrim. Pasalnya, anggaran APBN masih terbatas.
Sekda Kota Makassar, M Ansar, menyatakan keseriusan Pemkot Makassar dalam upaya penurunan angka stunting.
“Makassar memiliki kebijakan, tanpa menggunakan ABPD dan APBN. Seluruh pejabat mulai Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, SKPD, termasuk camat dan lurah, diberikan tugas untuk melakukan pendampingan pada anak stunting. Karena mereka adalah anak kita semua,” ujarnya.
*/Editor : Bali Putra
