// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Literasi Keamanan Siber pada Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Gammara, Makassar, Senin (20/11/2023). Ia berharap stakeholder terkait memperkuat proteksi penyebaran informasi bohong atau hoaks.
“Kita perlu proteksi yang kuat untuk keamanan siber. Hampir semua pemerintahan lemah keamanan sibernya. Ini harus diproteksi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Bahtiar.
Sebagai mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengaku mengetahui bagaimana kerja-kerja kehumasan dan penyebaran informasi, apalagi di tahun politik. Ia menyampaikan betapa pentingnya membangun narasi tunggal untuk kebutuhan tahun-tahun politik.
“Kita harus membangun narasi tunggal. Ini harus ada manajemen tunggal dalam penyebaran informasi. Anggaran humas ini cukup besar untuk penyebaran informasi. Nah jangan sampai kita kalah dari attacker (penyerang), yang sudah menjadi profesi baru saat ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, jumlah penduduk Sulsel 9,3 juta. Sedangkan secara non fisik bisa mencapai 90 juta. Pasalnya, satu orang bisa membuat sampai 10 akun anonim di media sosial.
“Ada satu orang bisa membuat 10 akun anonim berbeda-beda. Jadi dari 9,3 juta itu bisa menjadi 90 juta bahkan sampai 100 juta di sosial media,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar jangan sampai didikte oleh smartphone, terkhusus soal algoritma pencarian di mesin pencarian. Seperti google, media sosial seperti youtube, twitter, facebook, instagram dan lainnya.
“Kita di dikte oleh algoritma di smartphone. Itu pentingnya wawasan untuk memahami informasi. Literasi keuangan kita semua juga masih rendah, makanya ada masih ada penipuan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk literasi keamanan siber pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran informasi, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Yang terpenting, kata Andi Winarno, bagaimana semua stakeholder betul-betul bisa menyortir informasi, mana yang bisa disebarkan, mana yang tidak. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini.
“Bagaimana mengawasi penyebaran hoaks terkait pencegahan pengelolaan data proses Pemilu dan Pilkada serentak,” pungkasnya. (*)
