// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), di Jalan Sultan Hasanuddin No.3-5, Makassar, Rabu (25/10/2023). Bahtiar diterima langsung Kepala OJK Regional VI Sulampua, Darwisman.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas literasi keuangan dan ekosistem budidaya pisang. Darwisman menjelaskan, peranan OJK serta beberapa program akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD sendiri merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait untuk percepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. OJK juga mendorong literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat.
Terkait program TPAKD, kata Darwisman, Provinsi Sulsel memiliki target program inklusi keuangan di akhir 2024 sebesar 90 persen. Ia optimistis tercapai dengan penguatan sinergi dan akselarasi. Apalagi di tahun 2022, indeks inklusi keuangan Sulsel 88,57 persen.
“Survei terakhir, inklusi keuangan Sulsel 2022, sudah 88,5 persen. Tinggal 1,5 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan masih rendah,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat penting, karena menjadi salah satu fokus integral pembangunan negara. Berdasarkan beberapa penelitian, disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan terhadap pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan 1 persen dari indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,16 persen,” jelasnya.
OJK sendiri akan melakukan literasi di desa dan pulau. Tahun ini menargetkan 550 desa, pada 2024 sebanyak 1.110 desa. Kemudian 2025, 1.850 desa. “Harapannya, 2025 semua desa di Sulsel dan kepulauan, sudah diadakan literasi,” ucapnya.
Dengan meningkatnya literasi, penduduk akan lebih memahami program pemerintah dengan baik. OJK sendiri menyiapkan ekosistem bisnis dalam mendorong program budidaya pisang yang dicanangkan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Bukan hanya di pembiayaan, juga literasinya dengan mengedukasi masyarakat, serta melakukan pendampingan.
Strategi kolaborasi menjadi hal utama dalam menggunakan ekosistem bisnis pada pengembangan budidaya pisang yang notabena program ketahanan pangan.
“Kami dukung program budidaya pisang, demikian juga di peternakan dan perikanan,” katanya.
Program budidaya pisang yang dicanangkan juga didukung melalui TPAKD, sebagaimana fungsi TPAKD mendorong adanya produk, kegiatan ekonomi dan unggulan baru yang bisa ditumbuh kembangkan di daerah. Memberikan efek besar untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Tim berkolaborasi dan bersinergi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Misalnya Cavendis, sudah kami lakukan,” ujarnya.
Program budidaya, katanya, secara ekonomi menguntungkan dan tidak mengganggu program atau komoditi yang sudah ada. Karena hanya memanfaatkan lahan kosong.
“Setiap hektar mempekerjakan minimal dua pekerja. Ini akan mengurangi kemiskinan,” pungkasnya.
Selain itu, ini berpotensi mengurangi dampak emisi karbon di Sulsel.
Pj Gubernur Bahtiar mengatakan hal senada. Literasi keuangan penting agar masyarakat dapat mengelola dan menjaga keuangan. Karena untuk membangun daerah, akses keuangan bagi masyarakat harus lebih terbuka. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi lebih merata, partisipatif dan inklusif. Termasuk dalam layanan kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan.
“Sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dan dipermudah,” kata Bahtiar.
Editor : Bali Putra
