// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo terus mendorong pengembangan UMKM. Salah satunya dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengembangan produk. Selain itu hal penting yang harus dilakukan adalah memberi kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk UMKM.
Hal tersebut disampaikan Amran Mahmud saat memberi sambutan pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Produk Unggulan Daerah Sulawesi Selatan yang Tercatat Dalam Kekayaan Intelektual Komunal, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu, 9 Agustus 2023.
“Saat ini di Kabupaten Wajo terdapat 10.200 pelaku UMKM dengan berbagai produk. Harapan kami bagaimana potensi menjadi perhatian dari semua pihak agar ke depan produk-produk UMKM ini dapat terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun dari segi kuantitas,” ucapnya.
Ke depan, lanjut Ketua DPD PAN Wajo ini, produk-produk UMKM di Wajo tidak hanya menjadi jajanan lokal. Cemilan, kue-kue tradisional dan kerajinan buah kerja para pelaku UMKM Wajo harus bisa tembus pasar-pasar swalayan dan mini market.
“Sehingga, kita dorong semua untuk mengurus legalitas produk masing-masing baik dari BPOM maupun sertifikat halal produk,” jelasnya.
Amran Mahmud pun mengapresiasi langkah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal pengembangan UMKM di daerah ini.
“Satu yang patut disyukuri dengan ditunjuknya Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan 2023. Tentunya hal ini dapat membuka peluang lebih besar kepada pelaku UMKM kita untuk memperkenalkan produk-produknya,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian Provnsi Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil yang membuka kegiatan ini mengatakan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terus berupaya memacu kreativitas serta memacu inovasi masyarakat guna mendukung terciptanya karya-karya kekayaan intelektual yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Ide-ide kreatif dari berbagai daerah di Sulsel menjadi sumber daya yang tak terbatas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga Pemerintah Sulawesi Selatan merasa bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dan melindungi potensi-potensi ekonomi,” ujarnya.
Hadir sebagai Narasumber dalam Focus Group Discussion ini diantaranya Erni Purnamasari, Koordinator Pemetaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Muhammad Nur Sekretaris Satgas Produk Halal Kemenag Sulsel dengan peserta dari pelaku UMKM, jajaran OPD serta unsur lainnya. (*)
