// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dukungan pemerintah terhadap kemajuan UMKM terus berlanjut. Selain karena UMKM mendominasi struktur unit usaha di Indonesia, UMKM juga berkontribusi besar terhadap PDB.
Data Kementerian Koperasi dan UKM RI 2022, UMKM menyumbang 60,5% terhadap PDB Rp19.588,4 triliun. Daya serap terhadap tenaga kerja pun sangat tinggi, yakni mencapai 96,9%. Daya ketahanan UMKM terhadap berbagai guncangan ekonomi juga telah teruji kuat.
Melihat hal itu, komitmen pemerintah dalam mendukung akses permodalan yang seringkali menjadi hambatan utama pelaku UMKM, tetap dilanjutkan. Salah satunya melalui subsidi bunga kredit/pembiayaan yang dikemas dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga semester I 2023, penyaluran KUR di tingkat nasional mencapai Rp105,47 triliun. Sementara itu, realisasi KUR di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp6,03 triliun. Dengan jumlah realisasi tersebut, penyaluran KUR Sulsel menduduki peringkat pertama yang terbesar di luar Pulau Jawa.
Dilihat per sektor, realisasi KUR Sulsel paling banyak disalurkan di sektor pertanian yakni Rp2,6 triliun. Jumlah debiturnya pun terbanyak di sektor ini, sebanyak 57.728 debitur. Sektor perdagangan menyusul dengan realisasi Rp2,14 triliun yang tersalur kepada 39.016 debitur.
Di sisi lain, perbandingan antar daerah menunjukkan realisasi KUR terbesar di Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Masing-masing sebesar Rp625,05 miliar dan Rp614,1 miliar. Sedangkan realisasi KUR paling rendah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercatat Rp44,27 miliar.
Guna memastikan efektivitas penyaluran KUR, Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulsel melaksanakan survei secara berkala. Pada semester I 2023, pelaksanaan survei dilakukan di empat lokus, yakni Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sidrap, dan Pinrang. Responden survei adalah para debitur KUR yang kredit/pembiayaan yang diterima telah berjalan minimal enam bulan.
Tujuan survei adalah untuk mengetahui ketepatan pemberian subsidi (penyaluran KUR telah sesuai dengan ketentuan). Selain itu, juga untuk mengukur perkembangan nilai usaha debitur setelah memperoleh KUR. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata omset dan keuntungan para responden mengalami peningkatan setelah memanfaatkan KUR. Mereka juga menyampaikan rasa puas atas program KUR dan berharap tetap terus berlanjut karena sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Mereka memperoleh bantuan permodalan dengan biaya bunga yang sangat ringan.
Selain melaksanakan evaluasi program KUR, Kementerian Keuangan juga aktif memfasilitasi UMKM melalui berbagai kegiatan. Antara lain bazar UMKM Kemenkeu Satu Sulsel yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun.
Dan baru-baru ini, Kanwil DJPb Sulsel yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Sulsel turut aktif berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan workshop dan business matching pembiayaan syariah. Kegiatan tersebut mengundang 110 UMKM yang telah lolos kurasi dari 163 UMKM yang mendaftar. Selain bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, kegiatan tersebut juga diharapkan memperluas akses terhadap pembiayaan syariah melalui KUR Syariah dan UMi Syariah.
Pada kegiatan dimaksud juga mendatangkan dua lembaga pembiayaan, yakni Unit Usaha Syariah PNM yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) syariah dan Bank BSI yang menyalurkan KUR Syariah. Fasilitasi tersebut diharapkan semakin mempermudah para pelaku UMKM yang hadir untuk langsung dapat mengajukan pembiayaan syariah sesuai kebutuhannya.
Kanwil DJPb Sulsel terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM. (*)
