// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 30 April 2023, secara daring (via Zoom Meeting & Live Youtube), Kamis, 25 Mei 2023.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, Kepala Bidang Data dan Pengawas Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Zaeni Rokhman da Kepala Bidang Lelang, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Chairiah
Dalam konfernsi pers terungkap, pertumbuhan ekonomi Sulsel cukup bagus mencapai 5,29, urutan ketiga di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Inflasi yang perlu diwaspadai bulan lalu yang mencapai 5,86 menurun menjadi 4,81, namun masih di atas tingkat inflasi nasional sebesar 4,33. Peningkatan inflasi diantaranya disebabkan, komoditas bensin, beras dan angkutan udara akibat mobilitas masyarakat yang meningkat.
Sama seperti periode bulan lalu, Komoditas Nikel, Hasil Laut, Iron & Steel, Semen dan Pakan Ternak masih menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor. Negara tujuan ekspor,Jepang, Cina, Malaysia, USA, dan Australia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Bahan Pakan Ternak, dan Gula dengan negara impor dari Cina, Singapura, Thailand, dan Australia.
Neraca perdagangan s.d. April 2023 surplus 68,37, dengan kinerja ekspor mencapai US$815,85 juta (8,28%) dan kinerja impor mencapai US$397,52 juta (23,69%).
Terkait penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) s.d. April 2023 mencapai Rp4,04 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh 40,04% (YoY) mencapai Rp830,14 miliar, di mana penerimaan PNBP terbesar dari BLU yang meningkat sebesar 61,38% (YoY).
Dari sisi pendapatan daerah hingga 30 April 2023, mencapai 13,01 trilun atau 31% dari pagu. Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp8,79 triliun, disusul PAD Rp3,59 triliun dan Pendapatan Lain-Lain Rp628 Miliar.
Dari sisi pajak, target penerimaan pajak Sulsel 2023 sebesar Rp12,83 triliun. Lebih tinggi dibandingkan target 2022 Rp10,63 triliun. Kinerja Penerimaan Pajak hingga 30 April 2023 mencapai Rp4,02 triliun atau 17,66%, dengan penyumbang terbesar masih berasal dari PPN & PPnBM yang meningkat sebesar 51% mencapai Rp1,714 triliun.
Kinerja pajak daerah 2023 tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, di mana
pajak daerah tumbuh 85,99% ditopang kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non
konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp592,29 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp394,21 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp316,53 miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp117,10 miliar.
Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Restoran sebesar Rp100,02 miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp91,10 miliar, Pajak Hotel sebesar Rp40,31 miliar dan Pajak Reklame sebesar Rp15,58 miliar.
Bea Cukai mencapai Rp96,73 Miliar
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 30 April 2023 mencapai Rp96,73 miliar atau 30,94%. Kinerja kepabeanan & cukai memang terlihat lambat di awal tahun, namun akan meningkat dengan cepat mulai dari pertengahan tahun s.d. akhir tahun.
Penerimaan cukai mecapai Rp30,33 miliar yang dipengaruhi adanya perubahan tarif Cukai Hasil Tembakau sebesar 10% dan kontribusi dani MMEA. Bea Masuk mencatat realisasi yang cukup tinggi disbanding periode bulan lalu, mencapai Rp56,91 miliar, dipengaruhi oleh komoditi gula sebagai penyumbang utama dan optimalisasi audit kepabeanan dan cukai. Bea Keluar mencapai Rp9,48 miliar yang mana tergantung dari harga komiditas internasional. Palm Kernel Shell dan Kakao.
Realisasi PNBP per April 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp14,08 miliar, atau 20,06% dari target Rp33,05 miliar dengan rincian: Pemanfaatan Aset Rp6,63 miliar, Lelang 7,39 miliar dan Piutang Negara sebesar Rp600 juta.
Dipihak lain, realisasi belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 3,77% disebabkan oleh kenaikan pada hampir semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Belanja Modal Pemerintah Pusat mencapai Rp846,47 miliar. Meskipun realisasinya masih mencapai 16,13%, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya mencapai 70,55%. Hal ini berarti tahun ini pemerintah telah mempercepat
belanja modal sesuai dengan arahan Presiden.
TKD terkontraksi -4,08% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya telah mulai salur di bulan Februari 2023.
Adapun 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terbesar s.d. April 2023 di Sulawesi Selatan adalah Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Perhubungan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. April 2023 sebesar Rp3,00 Triliun untuk 59.450 debitur. Sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih menjadi sektor terbesar untuk penyaluran KUR ke 29.690 debitur dengan jumlah dana sebesar Rp1,32 triliun, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke 18.423 debitur sebesar Rp1,04 triliun.
APBD yang didukung APBN melalui Transfer ke Daerah digunakan untuk memsubsidi biaya
penerbangan antar daerah di Sulsel seperti Makassar – Bone, Bone – Kendari, Makassar – Masamba, Masambao – Sorowako, dan Makassar – Selayar. Diharapkan subsidi biaya penerbangan ini membuat pergerakan orang dan barang semakin lancar serta perekonomian meningkat.
Secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik, berkat kinerja dan sinergi yang baik antar K/L dan Pemerintah Daerah. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di 2023.
APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial). (*)
Editor : Bali Putra
