// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar 2022, Kamis 27 April 2023.
Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Makassar, dibuka Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali.
Menurut ARA (Sapaan Adi Rasyid Ali), LKPJ disampaikan dalam rapat peripurna paling lambat satu kali dalam setahun, atau tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini merupakan kewajiban konstitusi pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah.
“Secara sistematik laporan dan penyampaiannya diatur dalam 18 ayat 1 Permendagri 18/2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelanggaraan pemerintahan daerah,” ujar ARA.
Sementara itu, LKPJ Wali Kota Makassar 2022 disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi. Sedikitnya ada empat poin yang disampaikan dalam LKPJ diantaranya pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi kinerja sasaran capaian RPJMD.
Pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD 2022, kata Fatmawati, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Juga penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui, sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.
“Di 2022, pendapatan daerah Kota Makassar Rp 4.203.848.905.000. Setelah perubahan menjadi Rp 3.986.429.637.856 dan terealisasi Rp 3.487.333.930.242,50 atau 89,99 persen,” katanya.
Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima oleh daerah. Juga pengeluaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
“Belanja dan transfer Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2022, Rp. 4.701.694.460.499,65 dan realisasi Rp. 3.550.062.984.209,34 atau 75,51 persen,” katanya.
Fatmawati menambahkan, penerimaan pembiayaan berdasarkan lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 2021, Rp 722.764.822.643,65. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, Rp 7.500.000.000.
“Semuanya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah di PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar,” sebutnya.
Sementara itu, terkait realisasi kinerja sasaran capaian RPJMD yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menejelaskan, ada 17 indikator kinerja rata-rata mencapai 102,49 persen.
Setelah membacakan beberapa poin tersebut, hasil pembacaan laporan lalu disetujui peserta sidang.
(*)
