// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023 yang dibuka secara resmi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
Presiden menyampaikan, semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi mengakibatkan peningkatan frekuensi bencana. Indonesia menempati tiga teratas rawan bencana. Frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di 2010 menjadi 3.544 bencana pada 2022. Meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lain.
Sehingga, pertama menyampaiakan, bahwa, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik. Kedua memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Bagaimana menyiapkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan untuk langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” sebut Presiden Jokowi.
Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Presiden juga meminta jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana. Pemda diminta untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi yang rawan bencana dan tidak boleh untuk didirikan bangunan.
Presiden meminta untuk menyederhanakan aturan terkait penanganan bencana, terutama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Termasuk kepada Gubernur.
“Tentu beberapa penekanan yang disampaikan oleh Bapak Presiden menjadi perhatian kita bersama, termasuk kami para Gubernur untuk dilaksanakan di Provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Berbagai upaya antisipasi termasuk pencegahan agar tidak terjadi bencana alam dengan melibatkan berbagai pihak. Bencana adalah urusan bersama, tidak ada institusi pun yang dapat menangani bencana sendiri, harus ada kerjasama multipihak yang terlibat di dalamnya.
“Saat ini antisipasi pencegahan terus kita masifkan dengan melibatkan semua stakeholder,” sebutnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel bersama BNPB telah melaksanan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin 9 Januari 2023. Diikuti unsur forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir pula Bupati/Walikota dan kepala BPBD Kabupaten/Kota.
(*)
