// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke PLTU Mamuju yang diketuai oleh H. Gus Irawan Pasaribu. Turut pula mendampingi Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Syamsul Huda.
Kunjungan tersebut dilaksanakan guna memantau kesiapan PLTU Mamuju yang nantinya akan melayani masyarakat dan terinterkoneksi dengan Sistem Kelistrikan Sulbagsel.
Daya mampu dari PLN Area Mamuju adalah 121,2 MW dan beban puncaknya adalah 63,2 MW, sehingga masih memiliki cadangan daya 58 MW.
Saat ini PLN Area Mamuju khususnya, melayani 207.396 pelanggan. 54 persen adalah pelanggan prabayar dan 46 persen merupakan pelanggan paska bayar. Pada tahun 2017 dan 2018 direncanakan 151 desa akan terlistriki.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) IPP (Independent Power Producer) Mamuju milik PT Rekind Daya Mamuju memiliki kapasitas 2×25 MW.
PLTU tersebut nantinya akan melayani 40.000 pelanggan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Diharapkan dengan beroperasinya PLTU Mamuju unit 1 pada bulan November 2017 dan unit 2 pada bulan Desember 2017 akan membangkitkan gairah pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Selain itu masyarakat Mamuju dan sekitarnya akan turut merasakan aliran sumber daya listrik.
“Provinsi ini butuh bantuan untuk maju dan bergerak lebih cepat untuk mengatasi gap dengan provinsi lainnya,” ucap H. Gus Irawan Pasaribu.
Saat kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke PLTU Mamuju, Direktur Bisnis PT PLN (Persero) Regional Sulawesi Syamsul Huda memaparkan bahwa PLTU Mamuju yang ditarget akan Commercial of Date (COD) terlaksana pada bulan November dan Desember 2017 maka akan menunjang sistem kelistrikan interkoneksi dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, hingga ke Sulawesi Selatan.
Kunjungan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Keesokan harinya, kunjungan kembali dilaksanakan ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Kunjungan tersebut disambut oleh Gubernur Sulbar Mohammad Ali Baal Masdar dan dihadiri oleh Komisi VII DPR RI, Danrem 142 Tatag, Wakapolda Sulbar, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, dan pihak SKK Migas.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Barat mengutarakan harapannya bahwa Kami dengan kedatangan komisi VII DPR RI beserta beberapa BUMN dapat membantu kemajuan provinsi Sulawesi Barat.
“Pasokan listrik sebenarnya sudah cukup yaitu surplus 18.7 persen tetapi butuh dukungan dan bantuan kita bersama demi kebangkitan Sulawesi Barat ke depan,” ucap Ketua Tim Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu pada saat sambutannya.
“Pada akhir tahun 2018 kami menargetkan agar semua desa dapat dilistriki dan kami berharap dukungan Gubernur dalam beberapa hal utamanya dalam pembebasan lahan,” ucap Syamsul Huda.
Sampai sekarang sudah 496 desa terlistriku di Sulbar, sedangkan masih ada 151 yang akan dilistriki dalam jangka waktu 2 tahap yaitu 31 desa pada tahap 1 (tahun 2017) dan 120 desa pada tahap 2 (tahun 2018). / indra
