// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulawesi Selatan, hingga triwulan ketiga tahun 2017 masih rendah, yakni 55,3 % atau sekitar Rp5,063 triliun dari total anggaran Rp9,149 triliun.Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengakui, serapan APBD Sulsel di awal tahun memang agak lamban lantaran tarik-menarik dana alokasi khusus (DAK) antara daerah dan pusat. Hal itu membuat kepastian anggaran terganggu dan berdampak pada lambatnya proses tender sejumlah proyek.
“Kami juga baru mendapat kepastian dari pusat sehingga proses tender lambat karena belum ada kepastian. Jangan sampai sudah ditender, dananya tidak terisi sehingga memang tidak sepenuhnya kendala itu ada dalam kendali kita,” jelasnya.
Serapan APBD 2017 periode Januari-Juni di pemerintah provinsi masih cukup lamban. Dari target realisasi APBD untuk semester pertama di angka 50%, capaiannya masih sekitar 20%.
Syahrul mengaku akan mencoba memeriksa hal-hal yang memperlambat pembangunan proyek besar di sejumlah titik Sulawesi Selatan. “Oleh karena itu, saya coba suruh cek, yang mana yang mencoba memperlambat itu karena ada proyek-proyek besar yang masuknya berimplikasi dengan investasi luar yang memerlukan waktu untuk pencairan anggaran dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dengan begitu, Syahrul menginginkan pencapaian anggaran APBD masuk pada taraf yang lebih normatif dari yang sebelumnya. “Saya berharap seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang selama ini saya pimpin, tidak di bawa 90 persen, itu sudah normatif. Tidak ada provinsi yang mencapai 100 persen APBD. Kalau sudah di atas 80 persen itu catatannya sudah bisa menjadi pencapaian normatif,” jelasnya.
Sang Gubernur pun “turun tangan”. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Percepat pelaksanaan proyek yang sudah direncanakan,” instruksi Syahrul.
Bahkan ia meminta setiap pimpinan OPD untuk melakukan pemetaan terhadap kegiatan yang harus dilakukan dengan segera dan berfokus kepada tugas yang harus diselesaikan. “Tidak boleh ada unit kerja yang tidak tahu apa akhir programnya, sekarang harus deteksi apa yang menjadi kendala dan harus dilakukan ada perbaikan,” ucapnya.
Ia bahkan akan meminta kepala dinas untuk secara tegas menegur bawahannya, apabila proyek yang anggaran dan pelaksanaannya belum terealisasi.
“Kepala dinas tunjuk-tunjuki itu kepala seksimu. Panggil satu satu kenapa bisa anggaran tidak direalisasikan,” tegasnya.
***Mohamad Rusman
