// ]]> -->
BISNIS SULAWESI, MAKASSAR – Pada masa persidangan V tahun 2018 – 2019, Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Mei 2019. Pertemuan ini dilaksanakan terkait dengan pengawasan inflasi daerah pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Ruang Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar dan dihadiri oleh mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menjadi fokus kunjungan kerja kali ini. Beberapa undangan yang hadir antara lain BPS, Bulog, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, BMKG dan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.
Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional serta perbankan dan lembaga keuangan non bank yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pernbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, BPKP, BPS, Sekretariat Jenderal BPK RI, LKPP, LPS dan LPEI.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulsel, Bambang Kusmiarso. Dalam arahannya, Bambang menyatakan pada triwulan I tahun 2019, kinerja ekonomi Sulsel meningkat dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya dimana ekonomi Sulsel tumbuh sebesar 6,56% diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,07%. Selain itu, Sulsel menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi propinsi dengan pertumbuhan tertinggi keenam di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I tahun 2019 terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi Rumah Tangga. “Terkait dengan inflasi Sulsel, pola inflasi akan meningkat pada Ramadhan dan Idul Fitri terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok volatile food” jelas Bambang. Adapun komoditas penyumbang inflasi Sulsel selama tiga tahun terakhir (2016 – 2018) adalah tarif pulsa ponsel, rokok kretek filter dan ikan bandeng. Adapun strategi TPID dalam pengendalian inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri akan lebih difokuskan pada 4K yaitu : Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Ekspektasi.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI, HM Amir Uskara mengapresiasi kinerja TPID Sulsel dalam mengendalikan inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. “Secara umum, langkah-langkah yang telah dilakukan TPID Sulsel seperti penetrasi pasar, shortcut rantai distribusi maupun diseminasi informasi berpengaruh secara signifikan telah menunjukkan penurunan inflasi selama tiga tahun terakhir. Terakhir, pada bulan April 2019, inflasi Sulsel tercatat sebesar 0,42% atau mencapai 3,33 % berdasarkan inflasi tahunan. Selain itu, penguatan Satgas Pangan dan intervensi BULOG juga dibutuhkan untuk stabilisasi harga” terang Amir yang juga berasal dari dapil Sulsel ini.
Sementara itu Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Sitti Chadidjah yang menghadiri pertemuan tersebut juga memaparkan tren lalu lintas ekspor, domestik keluar dan domestik masuk dari komoditas bandeng di Sulawesi Selatan. Untuk ekspor bandeng di Sulsel disebabkan permintaan pasar yang tinggi, khususnya untuk kebutuhan umpan tuna. Hal ini terlihat dari rata-rata ukuran bandeng yang diekspor yaitu berkisar 8 – 10 ekor per kilo. “Tujuan pengiriman untuk ekspor yaitu Taiwan, Srilanka, Ghana, Tiongkok, Vietnam dan Afrika Selatan. Selama ini, permintaan pasar lokal untuk bandeng konsumsi masih sangat tinggi dan harga jual relatif tinggi, mengingat bandeng merupakan salah satu kuliner favorit di Sulawesi Selatan”pungkas Sitti.
