// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Universal Health Coverage (UHC) kini mulai banyak diterapkan pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun masih ada 4 daerah dari 24 kabupaten/kota, yang belum mencapai UHC.
UHC menurut WHO adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.
BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (BPJS Kesehatan Sulselbartramal) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Asosiasi Faskes dan Organisasi Profesi, untuk mengoptimalkan mutu layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi menjadi kunci meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar menjadi lebih baik.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbatramal, Beno Herman mengatakan, Universal Health Coverage (UHC) lingkup Sulsel saat ini cukup tinggi. Hingga 2022 lalu, angkanya mencapai 97 persen. Namun, masih ada 4 dari 24 kabupaten/kota lingkup Sulsel yang belum mencapai UHC.
Tingkat ketidakaktifan peserta JKN-KIS juga cukup tinggi, mencapai 20 persen,” kata Beno saat ngopi bareng media, Rabu, (11/1).
Sementara, Kepala Dinkes Sulsel Rosmini Pandin menyampaikan, UHC lingkup Sulsel terus meningkat. Mengejar target, pemerintah provinsi bahkan terus menambah kuota peserta JKN yang ditanggung, dimana tahun ini kuota yang disiapkan 1,86 juta.
“Jumlah kabupaten/kota yang sudah UHC ada 20, sisa 4 yang belum. Untuk mendorong yang belum UHC, maka pemerintah provinsi membuat kebijakan, dengan menambah kuota peserta dari 1,7 juta jiwa menjadi 1,866 juta jiwa,, dalam rangka Sulsel menuju UHC tahun 2023,” tuturnya.
Nur Rachmat
