// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Peringati Hari Tani Nasional, Gerakan Rakyat Makassar yang terdiri dari beberapa organisasi seperti KPA Sulsel, SP Anging Mammiri, PPSS, PSP, Jurnal Celebes, LBH Makassar, Walhi Sulsel, Format, DEMA Ekonomi UIN, Cara Baca, GSBN, PSBM, Lapar Sulsel, Aliansi KERAMAT, Formaker, FOSIS dan ABMM melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/9).
Dalam aksi ini, sejumlah aspirasi disuarakandiantaranya, tegakkan konstitusionalisme agraria sesuai UUD pasal 33 ayat 3. UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan TAPI MPR IX/2001, tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Wujudkan agenda politik bangsa reforma agraria sejati bukan sekedar sertifikasi. Menghentikan kapitalisasi dan bisnisisasi sumber agraria dan ruang hidup dalam berbagai program proyek strategis, nasional dan Ibukota Negara – IKN. Cabut Perda. UU/RUU yang anti terhadap reforma agraria, rakyat dan lingkungan antara lain Omnibus Law Cipta Kerja, RKUHP dan Perda RT/RW Sulsel No. 3 tahun 2022.
Membatalkan kenaikan harga BBM. Pencabutan subsidi yang menyengsarakan rakyat miskin. Jamin kehidupan semua elemen masyarakat dengan mewujudkan upah layak nasional bagi buruh serta pendidikan gratis yang berkualitas.
Mengakui dan memperkuat identitas politik rakyat khususnya perempuan, nelayan dan petani serta membatalkan dan boikot Konsolidasi global kelompok Kapitalis di forum G20.
Selain massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Makassar, beberapa pengemudi shopee food juga turut menyuarakan aspirasi mereka. Aksi yang serupa juga di gelar oleh Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) di lokasi yang sama dengan tuntutan yang sama yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Arya Yulia
