Menteri PPN Saksikan Penandatanganan ‘Deklarasi Makassar’ Komitmen Tuntaskan Sanitasi Nasional

Sejumlah kepala daerah setelah menandatangani Deklarasi Makassar, yang merupakan rangkaian kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL). / Foto: Humas Pemkot Makassar

BISNIS SULAWESI, MAKASSAR — Kepala Daerah se-Indonesia  yang tergabung Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI), menandatangani Deklarasi Makassar. Ini sebagai komitmen satu suara tuntaskan sanitasi, sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama untuk pembangunan sanitasi di Indonesia.

Komitmen lainnya yakni bersama sama mewujudkan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 100 persen di daerah masing-masing. Deklarasi Makassar ini salah satu rangkaian kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) :”Menuju ODF Provinsi dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten/Kota yang Inklusif yang di gelar di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (12/2/2019).

Dalam acara ini, hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci. “Sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Komitmen ini di tunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke salam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs),” jelasnya.

Sementara itu, ketua umum AKKOPSI sekaligus Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto berharap, Advocacy and horizontal learning (AHL) dapat membangun momentum dan memperkuat komitmen bersama, sekaligus sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman antar daerah, untuk mencapai target nasional maupun daerah masing-masing, yang didalamnya termasuk pengelolaan air limbah domestik yang aman.

“Sanitasi  menyangkut kehidupan dasar masyarakat banyak. Deklarasi Makassar adalah gerakan tersistem yang gaungnya untuk seluruh negeri” ujar Danny Pomanto.

Sementara itu, di  sesi pleno Horizontal Learning, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X berbagi pengalaman sebagai provinsi ODF, sedang di sesi diskusi panel, Bupati Pringsewu, Bupati Sumbawa Barat, dan Walikota Surakarta berbagi pengalaman sebagai Kabupaten ODF yang menjalankan pengelolaan sanitasi yang aman dalam skala kota. / (*)