PERTUMBUHAN KREDIT UMKM MELAMBAT

33
Seorang penderita Tuna Netra, yang juga sehari-hari berjualan keripik pisang keliling, mendapatkan hadiah pohon dari saat hari lingkungan hidup di jalan Boulevard Makassar. / Foto: Masyudi Firmansyah

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Kredit UMKM tumbuh melambat 5,8% (yoy) pada Agustus 2018, jika dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya (6,9%; yoy). Meski begitu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa kredit UMKM telah mencapai 31,71% dari total kredit.         “Ini telah melampaui threshold ketentuan otoritas minimal 20% pada tahun 2018,” ungkap Zulmi, Kepala OJK KR 6 Sulampua. Sementara rasio kredit UMKM bermasalah (NPL) cukup terjaga dengan 4,12%.

Kepala BI KPw Sulsel, Bambang Kusmiarso menjelaskan, perlambatan kredit UMKM terjadi pada seluruh segmen, baik mikro, kecil dan menengah, yang mengalami perlambatan.

Kredit UMKM di Sulsel, katanya, masih didominasi oleh kredit pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Sementara pertumbuhan kredit tertinggi terjadi lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (26,7%), pertanian, perburuan dan kehutanan (21,3%), serta konstruksi (16,5%).

Berdasarkan lapangan usaha, lanjutnya, kredit UMKM di Sulsel didominasi kredit pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (57,4%). Diikuti lapangan usaha pertanian, perburuan dan kehutanan (9,2%), serta lapangan usaha industri pengolahan (5,9%).

Penyaluran kredit UMKM dinilai stagnan. Meski begitu, BI tak bisa memberikan insentif lain kepada bank, agar mereka memenuhi aturan penyaluran kredit ke UMKM minimal 20 persen. Bank sentral telah memberi kesempatan melaksanakan aturan secara bertahap sejak tahun lalu.

Penyaluran kredit UMKM diperlukan demi mempermudah akses permodalan ke UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang besar kontribusinya dari sektor industri usaha kecil.

Sementara pengamat ekonomi asal Unismuh Makassar, Abdul Muthalib mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor rendahnya penyaluran kredit UMKM. Banyak usaha yang bahan bakunya di impor, yang menggunakan mata uang asing.

Sehingga beberapa usaha harus menurunkan produksinya, karena bahan baku yang mesti diimpor dengan harga yang tinggi. “Mungkin kita bisa mengimpor barang,  namun untuk pembayaran utang itu akan menjadi kendala atau pemikiran. Kurs ini kan tidak stabil bahkan cenderung naik,” tuturnya.

Berkurangnya produksi, membuat permintaan kredit terhadap bank juga menurun. Hal ini membuat bank tidak akan mencapai target penyaluran kreditnya. “Jadi ada dua menurut saya, faktor penyebab penyaluran kredit UMKM ini belum mencapai target. Pertama persoalan aturan perbankan, kedua kurs rupiah yang semakin melemah,” jelasnya.

Untuk itu, Muthalib berharap, agar perbankan seharusnya memberikan support kepada pemerintah. “Ini dimaksudkan agar pemerintah bisa mendorong perkembangan usaha. Pemerintah daerah harus memiliki fungsi yang lebih kuat, dengan mendorong kegiatan ekonomi untuk menghidupkan industri-industri yang ada di daerah,” tegasnya. / Komang Ayu