Pembangunan Berkelanjutan Kota Makassar

N. Tri Suswanto Saptadi

BISNIS SULAWESI, MAKASSAR – Masyarakat kota Makassar patut bersyukur, karena telah ada pengganti walikota yang baru. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel telah resmi melantik Pj. Walikota Makassar Igbal Suhaeb, menggantikan Wali Kota sebelumnya Mohammad Ramdhan Pomanto, di halaman Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani Makassar, pada Senin 13 Mei 2019.

Setelah pelantikan, ada pesan yang disampaikan oleh Nurdin Abdullah. Yakni berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, dalam upaya membangun generasi yang kuat dan mandiri.

Dengan adanya pelantikan ini, tentu diharapkan akan dapat melanjutkan program kerja dari wali kota sebelumnya, yang sarat akan prestasi dan penghargaan. Program pemerintah sebelumnya, juga masih relevan untuk dilanjutkan, seperti merekonstruksi nasib rakyat, menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

Program yang berpengaruh baik, tentu yang mengarah pada kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera. Beberapa program kerja adalah memangkas angka kemiskinan, jaminan sosial keluarga, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penataan transportasi publik, pengembangan taman tematik, modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, penguatan badan usaha milik daerah, mengembangkan potensi pariwisata, dan berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang baik bagi para pelaku usaha dan bisni.

Terutama yang dapat memberikan kemudahan berusaha, sekaligus menyiapkan pendampingan bagi UMKM dan wirausaha pemula, sebagai strategi untuk menekan jumlah pengangguran dan menciptakan masyarakat yang produktif.

Upaya pemerintah dalam melakukan tata ruang kota, tentu menjadi penentu bagaimana manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang harmonis. Masyarakat atau pelaku pembangunan yang lain, harus memahami peraturan tentang ketataruangan di dalam suatu daerah, yang menjelaskan bahwa diperlukan adanya pengendalian pembangungan dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan yang dilakukan, kiranya perlu mencermati bagaimana potensi atau dampak yang akan terjadi, ketika pembangunan itu berlangsung. Masalah tata ruang kota dan analisis dampak lingkungan, menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam konteks pembangunan kota. Hal itu sangat memungkinkan akan meminimalisir potensi-potensi kerusakan atau bencana ekologis yang terjadi pada lingkungan, serta risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting menghadirkan sebuah tatanan kota yang ramah dan nyaman untuk dihuni. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam mewujudkan kota layak huni bagi warganya. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Setiap pembangunan infrastruktur, pemerintah kota kiranya dapat selalu meminta pertimbangan dari masyarakat sebelum menjadi sebuah program kerja bersama. Sebab, pada akhirnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah juga akan digunakan oleh warga masyarakat.

Semoga dengan kemimpinan Bapak Iqbal Suhaeb yang sekitar 1,5 tahun, masyarakat Makassar, dapat bekerja lebih dinamis, sense of crisis, inovatif, konstruktif, berfikir out of the box, termasuk merubah pola pikir menjadi mandiri dan bertanggung jawab, demi terciptanya pembangunan berkelanjutan di kota Makassar. (nts)

Penulis Dosen Informatika, Ekonomi dan Bisnis

Universitas Atma Jaya Makassar