IDI Makassar : Statement Pemprov Harus Ada Dasar Ilmiah

Humas IDI Makassar, Wahyudi Muchsin. POTO : GILANG RAMADHAN/BISNISSULAWESI.COM

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar menilai Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan statement harus ada dasar ilmiah. Terkait pengakuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memuji program wisata tim Gugus Covid 19 Sulsel

Humas IDI Makassar, Wahyudi Muchsin menilai penambahan kasus di Sulsel justeru meningkat signifikan. Belum lagi, ada catatan kasus dokter dan tim medis yang juga ikut terpapar di sejumlah rumah sakit rujukan.

“Kondisi saat ini justru cukup mengkhawatirkan apalagi sudah adanya pelonggaran di sejumlah aktivitas,” katanya kepada Bisnis Sulawesi, Jumat (11/9/2020).

Menurutnya, kemampuan screening dan sistem pelaporan data masih belum sesuai, maka jangan sampai masyarakat merasa sudah aman di kondisi yang pada kenyataannya masih berbaring terbalik.

“Sebaiknya datanya lebih terbuka. Kita tidak perlu memaksakan New normal di Sulsel, sementara data tidak mendukung. Sangat mengkhawatirkan bila ada statement ditingkat lokal terkait kasus menurun, pandemi landai, dan segera berakhir. Padahal kondisi real tidak seperti itu,” jelasnya.

Ia berharap, seharusnya data yang dirilis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan data berbasis pelayanan bukan berbasis domisili.

“Sebab hampir semua pasien dengan status positif di daerah dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit rujukan, harusnya dirawat di rumah sakit daerah saja biar memudahkan tresing dan treatment,” bebernya.

Di Sulsel, lanjut Wahyudi Muchsin, termasuk terendah dalam pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) dengan jumlah penduduk. PCR adalah merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) virus atau asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika virus.

“Data dari Kementerian Kesehatan per 26 Mei- 26 Agustus 2020, jumlah pemeriksaan PCR terbanyak adalah Jakarta dengan 239.432, sementara Sulsel di urutan kesembilan di angka 31.707,” tuturnya.

Artinya kata dia, bila dirata-ratakan, hanya 344 pemeriksaan PCR per harinya. (hasil dari 31.077 pemeriksaan dibagi 92 hari, dari 26 Mei-26 Agustus). Angka itu di bawah, Jawa Timur (140.655), Jawa Tengah (112.340), Jawa Barat (110.948), Kalimantan Selatan (46.045), Sumatra Selatan (39.745), Bali (37.152), dan Kalimantan Timur (34.952).

Sementara di Sulsel sendiri, rasio tes untuk pemeriksaan masih di bawah target WHO 1.000 tes per satu juta penduduk. Tertinggi dan melewati rasio test yakni Jakarta (2.415), Sumatra Barat (2.226), Kalimantan Timur (1.446) dan Kalimantan Selatan (1,216). Menyusul Yogyakarta (955), Sulawesi Utara (908), Bali (839), Kalimantan Utara (500), Kalimantan Tengah (489) dan Sulsel (364).

“Jumlah penduduk Sulsel 8,7 juta, berarti minimal 8.700 pemeriksaan per minggu, saat ini, perlu dipikirkan baik-baik oleh Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel, bagaimana dibuat regulasi untuk pemeriksaan swab (PCR) yang dilakukan klinik atau laboratorium swasta.

Hal ini dilakukan, agar data pasien terkoneksi ke database pemerintah bagi pasien yang swab positif. Sebab ini bisa mengaburkan tresing dan treatmen.

“Masih kah kita ingin bermain angka-angka agar bisa zona hijau? Zona hijau buah semangka? Dari luar hijau tapi dalamnya merah,” pungkasnya. Gilang Ramadhan